Impor Bungkil Kedelai Dialihkan ke BUMN, Akademisi IPB Sebut Negara Hadir Lindungi Peternak

“Dari sisi pragmatis, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara kepada peternak kecil dan industri dalam negeri,” ujar Prima.

Meski mendukung kebijakan tersebut, Prima mengingatkan bahwa efektivitas penugasan impor sangat bergantung pada kesiapan BUMN yang ditunjuk. Pengalaman penugasan impor pada komoditas lain, seperti beras dan gula, menunjukkan adanya potensi masalah, mulai dari inefisiensi birokrasi hingga risiko keterlambatan pasokan.

“Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi peternak justru berpotensi menciptakan ketidakpastian baru,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah diminta memastikan PT Berdikari memiliki kapasitas kelembagaan, kekuatan finansial, kesiapan logistik, serta manajemen risiko yang memadai. Hal ini dinilai penting agar penugasan impor tidak mengganggu pasokan pakan dan keberlanjutan industri peternakan nasional.

Prima menambahkan, penugasan impor bungkil kedelai kepada BUMN seharusnya diposisikan sebagai solusi jangka pendek, bukan sebagai kebijakan permanen. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu mendorong transformasi sistem pakan nasional melalui peningkatan produksi kedelai domestik, pengembangan bahan pakan alternatif berbasis lokal, serta pemberian insentif fiskal untuk menekan ketergantungan impor.

“Dengan strategi berlapis, Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada impor SBM, tetapi mampu memenuhi kebutuhan pakan dari sumber daya lokal secara berkelanjutan,” jelasnya. (rpi)

Baca Juga

DPR: Tantangan Industri Pertahanan Nasional Terletak pada Konsistensi Kebijakan dan Dukungan Pembiayaan