Stimulus Bencana Menguat, Menkeu Purbaya Siap Bebaskan Pinjaman Proyek Infrastruktur Daerah yang Hancur

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menyiapkan stimulus khusus bagi daerah terdampak bencana dengan fokus pada keringanan pembiayaan infrastruktur.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan proyek-proyek daerah yang infrastrukturnya rusak total akibat bencana berpeluang dibebaskan dari kewajiban pinjaman.

Hal itu disampaikan Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025), merespons pertanyaan terkait bentuk stimulus bagi daerah dan pekerja terdampak bencana.

Menurut Purbaya, stimulus yang berada dalam kewenangan Kementerian Keuangan saat ini lebih menyasar pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur.

“Kalau di Kemenkeu kita hapusin apa ya, yang ada kan pinjaman Pemda ke SMI misalnya yang untuk bangun jembatan, bangun jalan, dan lain-lain,” ujarnya.

Ia menegaskan, penghapusan atau keringanan pinjaman akan sangat bergantung pada tingkat kerusakan infrastruktur akibat bencana. Pemerintah, kata dia, tidak akan menerapkan kebijakan secara menyeluruh tanpa melihat kondisi di lapangan.

Baca Juga

IHSG Terpuruk, Menkeu Purbaya Tetap Pede Bisa Tembus 10.000: Fokus Saya Jaga Fundamental Ekonomi

“Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin. Tapi kalau masih ada akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih itu, masa dibebasin,” kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan, penilaian kerusakan dilakukan secara detail hingga per ruas proyek. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah bisa menentukan proyek mana yang layak dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban pinjaman.

“Kan ruas per ruas kan pasti bikinnya. Kita lihat kondisinya seperti apa. Tapi kita siap untuk me-nolkan proyek-proyek yang memang hilang. Hilang, jalannya hancur, kita nolkan,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai jumlah jembatan atau proyek infrastruktur yang berpotensi masuk dalam skema stimulus tersebut, Purbaya mengatakan perhitungan masih berlangsung karena data dari daerah terus diperbarui.

“Belum, sedang kita hitung lagi. Kan datanya kan masih masuk kan. Nanti kita akan diskusi dengan SMI seperti apa,” pungkasnya. (agr/rpi)