Harga Minyak Bergejolak, DPR Minta Kenaikan BBM Subsidi Jadi Opsi Paling Akhir

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi seharusnya menjadi opsi paling akhir di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.

Pemerintah diminta menyiapkan berbagai skenario agar tekanan terhadap APBN tidak langsung dibebankan kepada masyarakat.

Misbakhun mengatakan situasi global saat ini masih penuh ketidakpastian. Harga minyak dunia bahkan bergerak sangat fluktuatif dalam waktu singkat.

“Jadi gini, kita menghadapi ketidakpastian akibat perang ini. Hari Senin harga minyak sampai ke atas 100, hari ini pun minyak turun ke 80 lagi,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk melindungi fiskal negara, mengingat asumsi harga minyak dalam APBN sudah ditetapkan sejak awal.

“Artinya apa? Bahwa pemerintah harus menyiapkan banyak skenario. Skenario-skenario yang sifatnya memberikan bantalan terhadap APBN kita,” ujarnya.

Baca Juga

Lantik Kepengurusan Baru DPP AMRI, PRI Targetkan Lolos Parlemen pada Pemilu 2029

Ia menjelaskan dalam APBN, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dipatok sekitar 70 dolar per barel.

Ketika harga melampaui angka tersebut, kata dia, risiko terhadap fiskal negara otomatis meningkat.

“ICP kan ditetapkan harga minyak mentah kita kan sekitar berapa? 70 kan? 70 dolar. Ketika melewati 70 kan tentu ada risikonya,” katanya.

Meski demikian, Misbakhun menegaskan pemerintah tidak seharusnya langsung mengambil langkah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurutnya masih banyak komponen yang bisa dihitung ulang sebelum kebijakan tersebut diambil.

“Yang harus disiapkan tidak semuanya menaikkan harga BBM. Kita lihat dulu komponen-komponen yang ada di dalam penetapan harga BBM bersubsidi ini,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut kenaikan BBM subsidi bisa terjadi jika tekanan terhadap APBN semakin besar.

Menurut Misbakhun, skenario tersebut merupakan simulasi yang lazim dalam perencanaan fiskal.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu adalah exercise yang sangat lazim,” kata dia.

Namun ia mengingatkan pemerintah perlu berhati-hati karena kenaikan BBM berpotensi memicu inflasi yang berdampak luas pada perekonomian.