APBD Jakarta 2025 Surplus Rp14,67 Triliun, Pramono Pamer Ekonomi Jakarta Tumbuh di Atas Nasional

Jakarta, tvOnenews.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 31 Juli 2025 mencatat surplus Rp14,67 triliun.

Pendapatan daerah tercatat Rp43,65 triliun atau 56 persen dari target Rp91,34 triliun.

“Dan total Rp91,34 triliun pendapatan daerah sudah mencapai Rp43,65 triliun. Artinya 56 persen. Dan kita memang dibandingkan dengan nasional,” ujar Pramono dalam konferensi pers APBD Juli 2025 di Balairung, Balai Kota Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Sementara itu, belanja daerah telah terserap Rp30,95 triliun atau 37 persen dari target. Selain surplus, DKI juga mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Rp18,56 triliun.

“Jadi saat ini kita punya surplus Rp14,67 triliun dan SiLPA Rp18,56 triliun,” imbuhnya.

Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada semester I 2025 mencapai 5,18 persen, melampaui angka nasional 5,12 persen. Kontribusi Jakarta terhadap PDB nasional tercatat 16,61 persen, dengan inflasi terjaga di level 2,22 persen.

“Inflasi kita 2,22 persen. Artinya bahwa sebenarnya Jakarta terjaga dengan baik momentum pertumbuhannya. Jangan dengan berdikir karena Jakarta mempunyai kontribusi 16,61 persen dari GDP, ini juga memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah sekarang nasional,” jelas Pramono.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 6,18 persen, meski diakui penurunannya belum optimal. Di sisi lain, nilai investasi yang masuk sepanjang semester I 2025 mencapai Rp140,8 triliun.

“Pengangguran di Jakarta sekarang ini 6,18 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Mengalami penurunan tapi menurut saya masih bisa dilakukan perbaikan,” katanya.

Pramono menegaskan transparansi pengelolaan APBD menjadi prioritas. Ia bahkan menyebut konferensi pers APBD ini merupakan yang pertama digelar di level provinsi.

“Hal yang baru yang mungkin belum pernah diadakan untuk level provinsi. Ini lah mungkin pertama kali. Tapi di pusat sejak era pemerintahan yang lalu, selalu Ibu Menteri Keuangan menyampaikan kepada publik sebagai bentuk bagian pertanyaan dan jawaban apa yang akan kami lakukan dengan APBD yang ada di tahun 2025-2026 ini,” pungkasnya. (agr/rpi)