Program 3 Juta Rumah Dapat Gelontoran Rp57,7 Triliun di RAPBN 2026, Sri Mulyani Paparkan Targetnya
- YouTube/Kemenkeu
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah akan mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat melalui program pembangunan 3 juta rumah.
Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran besar mencapai Rp57,7 triliun.
Anggaran ini difokuskan untuk memperluas akses hunian yang layak bagi masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan sektor perbankan, dunia usaha, hingga kontraktor kecil.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, dana itu akan menjadi salah satu bentuk investasi negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Investasi untuk program 3 juta rumah dari APBN itu Rp57,7 triliun,” ujarnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, dikutip Sabtu (16/8/2026).
Dari total anggaran, pemerintah menargetkan pembangunan 770 ribu unit rumah pada tahun depan.
Program perumahan tahun 2026 diarahkan untuk menciptakan hunian sehat, aman, dan nyaman; memperluas akses pembiayaan; meningkatkan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); serta membangun ekosistem perumahan yang seimbang.
Secara rinci, dana tersebut akan disalurkan ke empat program utama. Pertama, pembiayaan bagi MBR sebanyak 350 ribu unit rumah yang akan disalurkan melalui tiga jalur.
Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mendapat alokasi Rp33,5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp6,6 triliun, serta Subsidi Bantuan Kredit (SBK) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp5,6 triliun.
Kedua, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditujukan bagi masyarakat miskin mendapat porsi Rp8,6 triliun.
Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung 373.939 rumah, melonjak drastis dibanding alokasi tahun ini yang hanya Rp1,4 triliun. Meski demikian, besaran anggaran dalam RAPBN 2026 masih akan disesuaikan dengan pencapaian target.
Ketiga, Kredit Usaha Rakyat (KUR) kontraktor UMKM ditetapkan sebesar Rp20 miliar per kontraktor. Melalui skema ini, pemerintah menargetkan penyaluran kredit kontraktor hingga Rp130 triliun.
Keempat, insentif fiskal untuk rumah komersial berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) senilai Rp3,4 triliun.
Insentif ini berlaku untuk 40 ribu unit rumah dengan nilai dasar pengenaan pajak (DPP) hingga Rp2 miliar. Program tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sudah berjalan sebelumnya.
Sri Mulyani menekankan, kebijakan ini tidak hanya menyentuh sisi masyarakat, tetapi juga mendorong sektor konstruksi dan suplai perumahan.
“Ini untuk menstimulasi sisi permintaan maupun suplai, produksi, atau konstruksi rumahnya,” ungkapnya. (ant/rpi)
Load more