Efisiensi Energi, Setjen DPR Bakal Pangkas BBM Mobil Dinas hingga WFH Tiap Jumat

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI akan menerapkan sejumlah kebijakan untuk menghemat energi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) imbas perang Iran dengan Israel-Amerika Serikat (AS).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar mengatakan, kebijakan yang akan diterapkan yakni efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi pejabat eselon I sampai III, pemadaman listrik di gedung DPR, pengetatan perjalanan dinas, hingga bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien di tengah dinamika ekonomi global,” kata Indra, Sabtu (28/3/2026).

Pertama, pemadaman listrik di lingkungan gedung DPR akan dimulai pada pukul 18.00 WIB.

“Jadi bukan sekadar pemadaman, tapi pengaturan waktu penggunaan listrik agar lebih efisien,” ujar Indra.

Dia mengatakan, penggunaan listrik di lingkungan gedung DPR selama ini tetap tinggi. Walaupun pegawai yang bekerja pada malam hari hanya sedikit, tetapi penggunaan lift dan fasilitas lainnya harus tetap aktif.

Baca Juga

DPR Kritik Praktik Monopoli Penerbangan Domestik, Usul Buka Akses untuk Maskapai Luar Negeri

Selain itu, pihaknya juga akan mengurangi jatah BBM kendaraan dinas. Indra menyebut penghematan BBM kendaraan dinas ditargetkan mencapai sekitar Rp1,5 miliar dalam setahun.

Terkait hal ini, Setjen DPR akan membatasi penggunaan kendaraan operasional, termasuk optimalisasi sistem pengendalian BBM berbasis RFID.

Indra menyebut WFH bagi pegawai Setjen DPR juga aka diberlakukan setiap Jumat.

“Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” ungkapnya.

Indra menambahkan, pengeluaran untuk kegiatan rapat juga akan diefisiensi. Pihaknya akan memangkas jamuan untuk rapat, khususnya pada pertemuan singkat.

Kemudian, efisiensi perjalanan dinas juga akan dilakukan. Indra menyebut akan menghapus perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi.

“Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” kata dia.

Efisiensi ini akan diberlakukan sampai akhir tahun anggaran. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk diperpanjang sesuai hasil evaluasi. (saa/dpi)