Wamenkeu Tegaskan BRICS Tak Akan Dominan Seperti IMF, NDB Fokus Dukung Infrastruktur RI

Rio de Janeiro, tvOnenews.com – Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Thomas Djiwandono, menyatakan bahwa New Development Bank (NDB) yang diinisiasi oleh negara-negara BRICS tidak akan berkembang menjadi lembaga dominan seperti IMF atau Bank Dunia.

Pernyataan ini disampaikan jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Museum Seni Modern (MMA), Rio de Janeiro, Brasil, Sabtu (5/7). Presiden dijadwalkan berada di Brasil hingga 9 Juli 2025, termasuk agenda pertemuan bilateral dengan Brasil di Brasília.

“Kami menyambut baik keberadaan NDB dan mengundang bank ini untuk mendukung pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Ini adalah salah satu bidang utama yang dibahas dalam BRICS maupun secara langsung dengan pihak NDB,” ujar Thomas.

Menurutnya, pendekatan tata kelola BRICS yang menekankan pada kesetaraan dan saling menghormati antarnegara anggota menjadi pembeda utama NDB dari lembaga keuangan global lainnya.

Thomas menepis kekhawatiran beberapa analis yang menyebut bahwa NDB bisa menjadi dominan seperti IMF. “Saya tidak melihat itu terjadi, karena pendekatan BRICS dalam hal governance sangat berbeda. Negara-negara BRICS selalu menghormati posisi masing-masing,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia melihat NDB sebagai mitra strategis, terutama dalam mendukung pembiayaan proyek infrastruktur nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, komunikasi antara Indonesia dan NDB berlangsung intensif, termasuk pertemuan antara pimpinan Indonesia dan Presiden NDB di Jakarta.

Terkait daftar proyek infrastruktur yang berpotensi didanai oleh NDB, Thomas menjelaskan bahwa hal tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Investasi, sementara Kementerian Keuangan berperan dalam koordinasi kebijakan.

“NDB melihat potensi besar investasi di proyek-proyek kami tanpa ada intervensi dari negara lain. Ini kemitraan yang benar-benar saling menguntungkan,” tutupnya.

Kehadiran Indonesia di forum BRICS kali ini menjadi sinyal kuat komitmen negara untuk memperluas jejaring internasional dan membuka peluang kerja sama pembangunan yang lebih inklusif dan seimbang. (ant/nsp)