Kejagung Kembali Sita Uang senilai Rp1,3 Triliun dari Permata Hijau Group dan Musim Mas terkait Kasus Korupsi CPO

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita uang senilai Rp1,374 triliun terkait kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) pada minyak kelapa sawit tahun 2021-2022.

Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sutikno mengatakan bahwa uang tersebut merupakan pengembalian kerugian negara dari PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group. 

"Kita sampaikan bahwasannya proses mereka dua grup itu masih dalam proses penyetoran uang titipan untuk mengganti kerugian negara," kata dia saat konferensi pers di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Sutikno menjelaskan, bahwa total uang tersebut berasal dari PT Musim Mas Group senilai Rp1.188.461.774.666. Sementara PT Permata Hijau Group Rp186.430.960.865.

"Seluruhnya berjumlah Rp1.374.892.735.527. Seluruhnya berada dalam rekening penampungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI," jelasnya. 

Ia juga mengungkapkan, bahwa pihaknya telah memiliki izin penetapan dan penyitaan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Nantinya sitaan tersebut untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi. 

"Setelah dilakukan penyitaan kami mengajukan tambahan memori kasasi yaitu memasukan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi," tandasnya. 

Sebelumnya Kejagung telah menyita uang Rp11,8 triliun terkait korupsi PT Wilmar Group dalam ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Uang Rp11,8 tersebut disita dari lima korporasi yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar nabati Indonesia.

"Ini adalah penyitaan terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, Selasa (17/6/2025) lalu.

Sebagai informasi, dalam laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Majelis Hakim menyatakan perusahaan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan primer maupun subsider JPU.

Adapun para tersangka korporasi didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kendati demikian, Majelis Hakim menyatakan perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (ontslag van alle recht vervolging) sehingga para terdakwa dilepaskan dari tuntutan JPU. (aha/rpi)