Airlangga: Indonesia Dorong Reformasi WTO, Jaga Stabilitas Perdagangan Global

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong reformasi mendalam terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) demi menjaga stabilitas sistem perdagangan global.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers kesiapan Indonesia menuju keanggotaan OECD, Rabu malam (4/6/2025).

“Kemarin dibahas bersama 31 negara kunci, yaitu bagaimana WTO bisa direformasi,” ujar Airlangga secara virtual.

Dorongan tersebut juga menjadi isu strategis dalam pertemuan dengan negara-negara anggota utama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

WTO Dinilai Perlu Disesuaikan Zaman

Menurut Airlangga, WTO memang telah memberikan kontribusi besar sejak berdiri pada 1995, termasuk dalam meningkatkan perdagangan global, menurunkan tarif, hingga menekan angka kemiskinan. Namun, di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global saat ini, relevansi mandat WTO mulai dipertanyakan.

“Ada perbedaan pandangan terhadap regulasi ataupun mandat WTO yang dianggap kurang relevan dibandingkan saat pendiriannya,” jelas Airlangga.

Indonesia Siap Ambil Peran Strategis

Dalam pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara besar di Asia Tenggara. Ia menilai, Indonesia dapat menjadi suara negara berkembang dalam proses reformasi WTO yang lebih inklusif.

“Indonesia mendorong reformasi WTO dan akan menugaskan Duta Besar RI di WTO untuk menyiapkan langkah-langkah menuju pertemuan tingkat menteri ke-14 di Kamerun,” tegas Airlangga.

Agenda Indonesia di WTO 2025

Pertemuan tingkat menteri WTO yang dijadwalkan digelar di Kamerun pada akhir 2025 akan menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam menyuarakan reformasi lembaga multilateral itu. Pemerintah berharap reformasi WTO dapat menghidupkan kembali semangat perdagangan multilateral yang adil dan berkelanjutan, khususnya bagi negara berkembang. (nsp)