Tak Wajar! DPR Bongkar 9 BUMN Utang Rp3,5 Triliun ke Bank BJB dengan Bunga Hanya 0-3 Persen, Erick Thohir Bungkam

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VI DPR RI Mulyadi mengungkapkan fakta mengejutkan dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

Mulyadi blak-blakan menyebut menyebutkan bahwa ada 9 perusahaan BUMN diketahui memiliki utang senilai lebih dari Rp3,5 triliun kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

Pernyataan tersebut disampaikan Mulyadi saat rapat digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (20/5/2025).

Mirisnya, kata Mulyadi, beban bunga dari utang BUMN itu dinilai tidak wajar dan berpotensi merugikan Bank BJB sebagai bank milik daerah.

“Ada sembilan BUMN di bawah kepemimpinan Bapak (Erick Thohir) yang memiliki kewajiban kepada BJB dengan total lebih dari Rp3,5 triliun," ujar Mulyadi kepada Menteri BUMN.

"Yang mengkhawatirkan, beban bunga yang dikenakan berjalan tidak wajar, yakni ada yang 0% hingga kurang dari 3%, sementara bunga tertundanya bisa mencapai 3% dan seterusnya,” bongkarnya.

Baca Juga

Periksa Dua Saksi Terkait Kasus Pengadaan Iklan, KPK Dalami Soal Pembayaran dari Agensi ke Media

Politisi dari Partai Gerindra itu menegaskan bahwa kondisi ini sebenarnya sangat memprihatinkan.

Pasalnya, BUMN yang seharusnya menjadi lokomotif penggerak pembangunan di daerah, justru menjadi beban bagi lembaga keuangan daerah.

Mulyadi mempertanyakan logika bunga pinjaman yang sangat rendah, bahkan ada yang hanya 0-1%, sementara bunga pinjaman tertunda justru lebih tinggi, yaitu rata-rata 3-5%.

"Tidak masuk akal. Masa bunga pinjaman hanya 0 sampai1 persen? Sementara yang tertunda bunganya justru lebih tinggi, rata-rata 3 sampai 5 persen,” ujarnya lagi.

Mulyadi berharap agar Menteri BUMN memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini.

Ia menyampaikan hal tersebut sebagai aspirasi warga Jawa Barat, agar Bank BJB dapat tetap dilibatkan dalam proses pembangunan daerah tanpa harus menanggung beban yang merugikan.

“Saya berharap ada perhatian khusus dari Pak Menteri. Ini amanah yang saya sampaikan sebagai wakil dari Jawa Barat. Kami berharap Bank Pembangunan Daerah bisa dilibatkan dalam pembangunan, tapi tidak lantas menjadi pihak yang menanggung beban berat pada akhirnya,” sambungnya.

Ia juga mengingatkan, Bank BJB merupakan perusahaan terbuka (Tbk) yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat.

Seharusnya, potensi kerugian akibat pinjaman bermasalah dari BUMN harus dihindari demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.