Hapus Piutang Macet UMKM Ternyata Tak Segampang yang Dibayangkan, Menteri Maman Akui Ini Masalah Penghambatnya

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah tengah menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan penghapusan piutang macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa sejumlah hambatan teknis membuat implementasi kebijakan ini belum optimal.

Salah satu persoalan utama yang disorot adalah syarat restrukturisasi kredit yang dinilai kurang relevan bagi sebagian besar pelaku UMKM, terutama dengan nilai utang kecil.

Proses restrukturisasi yang memakan biaya justru dapat melebihi nominal piutang itu sendiri, sehingga menjadi beban tambahan.

Maman menjelaskan kondisi ini dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta pada Rabu (30/4/2025) kemarin.

Ia menekankan bahwa kebijakan restrukturisasi hanya efektif untuk utang dalam jumlah besar, dan tidak cocok diterapkan secara menyeluruh pada segmen debitur kecil.

"Restrukturisasi hanya bisa diberlakukan pada piutang macet bernilai besar, sementara untuk utang kecil, biaya pengurusannya lebih mahal dari jumlah utang," ujar Maman saat menjabarkan temuan lapangan.

Per 11 April 2025, pemerintah baru mampu menghapus piutang macet UMKM senilai Rp486,10 miliar, mencakup 19.375 debitur.

Padahal, potensi keseluruhan mencapai 1.097.155 debitur dengan total nilai piutang hingga Rp14,8 triliun.

"Dengan syarat restrukturisasi maka hanya 67.668 debitur dengan total nilai piutang sebesar Rp2,7 triliun yang dapat dilakukan hapus tagih, dari potensi 1.097.155 debitur dengan total nilai piutang Rp14,8 triliun," kata Maman dikutip dari keterangan persnya, Kamis.

Ketentuan mengenai restrukturisasi tersebut diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Tahun 2023.

Namun, keberadaannya justru menjadi batu sandungan bagi percepatan proses penghapusan piutang.

Meski begitu, Maman menyambut baik hadirnya regulasi baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang tidak lagi mensyaratkan restrukturisasi.

Ia menilai ketentuan ini membuka ruang lebih besar untuk menuntaskan piutang bermasalah di sektor UMKM.

"Tidak terdapatnya syarat restrukturisasi, dapat memaksimalkan potensi hapus tagih piutang UMKM sebesar 1.097.155 debitur dengan nilai piutang Rp14,8 triliun,” katanya.

Namun, Menteri Maman menekankan bahwa aturan turunan dari UU BUMN 2025 perlu segera disusun. Ia mendorong agar Kementerian BUMN segera mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur mekanisme persetujuan dari Danantara sebagai bagian dari prosedur formal hapus tagih.

Di sisi lain, ia juga menyoroti dinamika di perbankan pelat merah. Menurutnya, pergantian direksi bank-bank Himbara, khususnya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) pasca-RUPS, perlu menjadi perhatian.

Ia berharap jajaran direksi baru dapat segera memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar proses penghapusan piutang tak tersendat. (ant/rpi)