Sri Mulyani Kaji Formula Pendanaan Gabungan untuk Koperasi Desa Merah Putih, Bisa dari APBN hingga BUMN

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengevaluasi sejumlah opsi pendanaan untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Pendekatan yang sedang dikaji melibatkan kombinasi antara pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, dan potensi ekonomi lokal yang bisa diberdayakan oleh desa.

Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan skema yang berkelanjutan serta tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

“Saat ini, sedang dilakukan koordinasi untuk mengidentifikasi anggaran, apakah langsung dari pendanaan publik atau dari aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa yang kemudian bisa dikembangkan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Sri Mulyani menyebut bahwa Kementerian Keuangan mendapatkan mandat langsung dari Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk menyiapkan anggaran dari berbagai sumber.

Ini termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga perbankan milik BUMN (Himbara).

Baca Juga

Belajar MBG dari Vietnam, India, dan Brasil: Piring Gizi, Tantangan Pendidikan, dan Taruhan Generasi Masa Depan

Dari sisi APBN, alokasi dana bisa disalurkan ke daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Komponen TKDD meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa.

Selain itu, pemerintah pusat juga mentransfer dana ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari pelaksanaan anggaran daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing wilayah.

“Kami akan melihat berbagai kemungkinan eksisting transfer maupun apa yang bisa kami optimalkan. Jadi, semua kemungkinan kombinasi itu akan kami kaji bersama,” tambah Sri Mulyani.

Ia juga mempertimbangkan skema seperti yang digunakan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di mana dana awal berasal dari Dana Desa dan selanjutnya dikembangkan melalui kegiatan ekonomi desa. Dari hasil usaha itu, koperasi diharapkan mampu mengembalikan modal secara bertahap.

Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, sebelumnya menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan dirancang agar tidak membebani keuangan negara.