Pramono Anung Ungkap Visi Jakarta Jadi Kota Global 2045: Bukan Sekadar Business as Usual!

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memaparkan visi besar Ibu Kota dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025–2029 yang digelar di Balai Agung, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Dalam forum tersebut, Pramono menegaskan bahwa Jakarta sedang bersiap melakukan lompatan besar usai penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

Transformasi ini menandai perubahan status Jakarta sebagai daerah khusus yang berkedudukan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

“Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RPJMD Provinsi Jakarta tahun 2025-2029, dan juga RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2026. Pascapenetapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024, Jakarta menetapkan visi bertransformasi menjadi daerah khusus yang berkedudukan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global,” ujar Pramono.

“Visi ini menjadi kompas perencanaan pembangunan Jakarta hingga tahun 2045,” sambung dia.

Ia menyebut, Jakarta telah menyiapkan peta jalan untuk masuk dalam jajaran 20 besar kota global dunia. Fokus pembangunan diarahkan pada tujuh aspek utama.

“Bisnis dan ekonomi, masyarakat dan tenaga kerja, pariwisata, lingkungan berkelanjutan, infrastruktur dan mobilitas, litbang dan inovasi, serta tata kelola kelembagaan dan pembiayaan,” paparnya.

Pramono menegaskan bahwa penyusunan RPJMD kali ini bukan sekadar rutinitas semata, melainkan respons atas tantangan nyata.

“Penyusunan RPJMD bukan sekadar melanjutkan pekerjaan yang telah ada atau business as usual, melainkan untuk menjawab berbagai tantangan yang ada di masyarakat,” kata dia.

Di antaranya adalah daya tarik investasi yang rendah dan kerumitan berbisnis, performa akademis serta kualitas SDM yang belum bersaing pada tingkat global, dan layanan dasar perkotaan yang masih memerlukan peningkatan.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan berbasis data, keadilan antarwilayah, dan keberlanjutan lingkungan.

“Jakarta sebagai kota aglomerasi dengan mobilitas tinggi harus memastikan perencanaan berbasis data untuk meningkatkan pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Cakupan layanan infrastruktur perlu diakselerasi agar menjadi modal penggerak pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

“Pemerhatian pembangunan antara daratan dan kepulauan menjadi perhatian bersama dalam rangka distribusi ekonomi serta pembangunan manusia yang lebih berkeadilan,” lanjut Pramono.

Tak hanya itu, ia menekankan bahwa pembangunan ke depan akan berorientasi pada penguatan fondasi ekonomi dan daya saing global.