Menko AHY: Konsumsi Domestik Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI di Tengah Gejolak Global

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap ketahanan ekonomi dalam negeri di tengah ketidakpastian global. 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Investasi, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan menggairahkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita semua punya amanah besar. Apa pun peran dan posisi kita, tugas kita adalah memastikan ekonomi tetap tumbuh,” ujar Menko AHY dalam keterangan resmi yang dirilis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Selasa (22/4).

Menurutnya, konsumsi domestik merupakan kekuatan utama Indonesia. Selama daya beli masyarakat tetap terjaga dan sektor UMKM bergerak aktif, roda ekonomi nasional diyakini akan tetap stabil meski tekanan global terus membayangi.

Sertifikasi Halal Dorong UMK Naik Kelas

Wakil Kepala BPJPH, Afriansyah Noor, turut menyoroti pentingnya percepatan program sertifikasi halal, khususnya untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Ia menilai, sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tapi juga bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi nasional.

Baca Juga

Ketahanan UMKM Diuji Krisis Global, Pertamina Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas Lewat Inovasi dan Akses Pasar

“Sertifikasi halal harus dilihat sebagai peluang. Ini bisa menjadi jalan bagi UMK untuk naik kelas, mengakses pasar yang lebih luas, baik nasional maupun global,” tegas Afriansyah.

Lebih lanjut, Afriansyah menyampaikan bahwa perubahan pola pikir industri terhadap potensi sertifikasi halal hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor. Karena itu, penguatan sinergi antar-kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam membentuk ekosistem halal nasional yang berkelanjutan.

Sinergi Kabinet untuk Ekonomi Halal

Dalam semangat kolaborasi, BPJPH juga membuka ruang sinergi lintas kementerian. “Saya mengundang teman-teman dari kabinet untuk bersilaturahmi sekaligus menyamakan persepsi tentang arah program ke depan,” kata Afriansyah.

Ia berharap, langkah ini bisa menjadikan sertifikasi halal bukan lagi beban administratif, tapi peluang strategis untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri, terutama dari sektor UMK. (ant/nsp)