Menteri ATR/BPN Ungkap Dapat Pinjaman 653 Juta Dolar AS dari Bank Dunia, DPR Ingatkan Hal Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan kementeriannya mendapat anggaran tambahan dari implementasi program bank dunia yaitu ILASP (Integrated Land Administration and Spatial Planning Program) sebesar 653 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Hal ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Nusron Wahid menyebut tambahan anggaran itu sudah diteken sebagai bentuk kesepakatan. Selain Kementerian ATR/BPN, dia mengatakan pinjaman itu juga diberikan untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

”Secara bersama-sama tiga kementerian dan akan ditambah oleh Bank Dunia tahun depan, karena ada dua kementerian bergabung yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi untuk melanjutkan beberapa program,” kata Nusron.

Terkait hal ini, anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mengimbau Kementerian ATR/BPN agar tetap menyeimbangkan antara kemudahan investasi di Indonesia dan tetap memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat.

“Saya mohon juga Pak Nusron, di era Bapak ini, tolong diseimbangkan antara ini untuk kemudahan investasi juga dengan jaminan terhadap hak masyarakat. Harus ada keseimbangan, Pak,” ujar Deddy.

Politisi PDIP ini mengatakan Indonesia masih kacau dalam urusan tanah dan investasi, bahkan menjadi negara dengan konflik agraria paling banyak se-Asia.

“Jadi kita minjem [US$653 juta] ini nanti untuk investasi, rakyat dikorbankan, belum tentu juga ngundang investasi yang banyak. Akhirnya orang-orang kita juga yang makan barang ini, hasilnya kan begitu,” jelas Deddy.

Selain itu, Deddy juga meminta Menteri ATR/BPN untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mengusulkan sertifikasi atau penetapan hak wilayah atau hak adat.

“Karena apa, Pak? Potensi ledakan sosial kita dengan pertambahan populasi terus menerus, tapi tanah semakin mengerut. Ini suatu saat akan jadi ledakan berdarah-darah di Republik ini. Jadi tolong ada keseimbangan antara investasi dan hak masyarakat,“ jelasnya. (saa)