RI Pilih Jalur Damai, Buka Pintu Investasi Meski Ditekan Tarif AS

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah Indonesia memilih strategi negosiasi daripada retaliasi dalam menanggapi kebijakan tarif impor Presiden AS, yang dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia tetap terbuka bagi investasi global.

Menurut pengamat ekonomi sekaligus Founder Stocknow.id, Hendra Wardana, pendekatan diplomatik yang dipilih pemerintah Indonesia justru menciptakan citra positif di mata pasar internasional. 

“Pilihan untuk negosiasi, bukan balas dendam tarif, menunjukkan Indonesia menjaga stabilitas jangka panjang dan keterbukaan terhadap investasi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (9/4).

Paket Damai Indonesia

Pemerintah tengah menyusun serangkaian proposal negosiasi yang akan dibawa ke Washington D.C., dalam upaya meredam dampak kebijakan tarif resiprokal dari AS. Beberapa strategi kunci yang disiapkan antara lain:

• Revitalisasi TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) sebagai dasar perundingan perdagangan dan investasi.

• Deregulasi Non-Tariff Measures, termasuk relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

• Evaluasi larangan dan pembatasan (lartas) terhadap ekspor-impor barang AS.

• Peningkatan impor produk agrikultur dan energi dari AS sebagai bentuk goodwill diplomasi dagang.

• Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal seperti pengurangan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor, untuk menjaga daya saing ekspor nasional.

Baca Juga

AS dan Indonesia Bahas Progres Negosiasi Tarif, USTR: “Kami Ingin Kesepakatan Ini Selesai”

“Langkah seperti pembelian migas dari AS bukan hanya strategi dagang, tapi juga pendekatan diplomasi energi,” tambah Hendra.

Negosiasi, Bukan Konfrontasi

Kementerian Perdagangan dan diplomat RI disebut sudah intens berkomunikasi dengan perwakilan dagang AS (USTR). Pemerintah AS kini menunggu proposal resmi dari Indonesia yang diharapkan mampu menciptakan titik temu.

Pilihan Indonesia untuk tidak ikut dalam eskalasi tarif dinilai sebagai langkah strategis. Di tengah tekanan global, pendekatan pragmatis ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin ekonomi terguncang oleh konfrontasi dagang yang berkepanjangan. (ant/nsp)