Libur Tetap Serap! Bulog “Geruduk” Gabah Petani demi Stok Nasional, Tak Kenal Ampun Meski Lebaran

Jakarta, tvOnenews.com – Sementara sebagian besar masyarakat bersiap mudik dan merayakan Lebaran 2025, Perum Bulog justru tengah berjibaku memastikan satu hal krusial tetap berjalan: penyerapan gabah petani. Tak ada kompromi. Tak ada istirahat. Stok pangan nasional menjadi taruhan, dan Bulog tak ingin ambil risiko.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso, menegaskan bahwa proses penyerapan gabah dan beras tetap berlangsung meski berada di tengah suasana libur nasional.

Menurutnya, operasi pengadaan gabah berjalan intensif, dengan pengawasan ketat dari kantor pusat hingga lini wilayah melalui sistem daring dan tatap muka.

"Direksi Bulog tetap bekerja di Kantor Pusat bersama para pimpinan wilayah dan cabang. Semua dimonitor, termasuk progres penyerapan dan kendala di lapangan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (5/4).

Pemantauan ini tak main-main. Bahkan turut melibatkan unsur TNI seperti para Dandim, sebagai bentuk sinergi untuk memastikan stabilitas cadangan beras pemerintah (CBP) benar-benar terjaga selama masa panen raya.

Yang menjadi sorotan utama: pelaksanaan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Angka ini bukan sekadar target ekonomi, melainkan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Serapan gabah kering panen di harga Rp6.500 harus dilaksanakan, tak hanya oleh Bulog tapi juga mitra dan pelaku penggilingan. Tidak boleh ada yang main di bawah harga,” tegas Arwakhudin.

Sejauh ini, Bulog mencatat penyerapan mencapai 709 ribu ton setara beras. Angka ini dinilai strategis sebagai fondasi menuju target besar: menyerap minimal 2 juta ton setara beras hingga akhir April 2025. Target itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Menurut Zulhas, langkah masif ini penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tengah potensi gejolak pangan global.

"Februari, Maret, April, Bulog harus bisa menyerap secara bertahap hingga lebih dari 2 juta ton. Ini krusial untuk kestabilan harga," kata Zulhas dalam keterangannya.

Senada, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyebut kebijakan HPP terbaru adalah bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjamin pasokan bagi masyarakat luas.