Rieke Diah Pitaloka Pegang Komitmen Jasa Marga: Sengketa Tanah Mat Solar Harus Selesai Sebelum Lebaran

Jakarta, tvOnenews.com - PT Jasa Marga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa tanah milik almarhum Mat Solar sebelum Lebaran tahun ini. 

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama Jasa Marga, Subakti Syukur, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, pada Senin, 17 Maret 2025. 

Dalam rapat tersebut, Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi VI DPR RI, kembali memperjuangkan hak atas tanah milik almarhum yang hingga kini masih tertahan karena proses konsinyasi yang bermasalah.

Subakti Syukur menegaskan bahwa Jasa Marga akan terus mengawal proses penyelesaian sengketa hingga tuntas. Subakti mengungkapkan bahwa proses mediasi akan segera dilakukan pada hari Jumat, 19 Maret 2025, dan diharapkan hasilnya bisa mengarah pada perdamaian yang dituangkan dalam akta notaris.

"Waktu itu saya ditelepon Pak Heri, Pak Menteri, suruh ngawal terus. Memang ini betul, Bu Rika. Jadi, ini masalah konsinyasi yang sudah terlanjur. Pembebasan tanah kan oleh PU, kemudian kami mengawal. Nah, terakhir memang belum tentu waktu itu besaran permintaannya Pak Idris. Tapi tanggal 19 ini, mudah-mudahan 12 Maret ini akan kita kawal terus. Sudah terjadi kesepakatan, sehingga target kami sebelum Lebaran ini, kalau bisa, sudah dibayarkan. Kami ikuti terus kok," ujar Subakti.

Pernyataan Subakti ini langsung disambut oleh Rieke Diah Pitaloka dengan harapan besar agar komitmen tersebut benar-benar terlaksana dan menjadi solusi atas permasalahan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Terima kasih, Pak Dirut. Tadi ini saya sengaja live agar komitmen dari PT Jasa Marga yang memulai adanya konsinyasi ini bisa dicek terhadap kasus-kasus yang serupa, barangkali ada. Namun, komitmen ini kami pegang. Mudah-mudahan berjalan lancar," ujar Rieke.

Perjuangan Rieke Diah Pitaloka untuk Mat Solar

Perjuangan Rieke dalam memperjuangkan hak atas tanah milik Mat Solar bukanlah hal yang mudah. Sengketa ini bermula pada tahun 2018, ketika lahan milik almarhum digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol oleh PT Cinere Serpong Jaya, anak perusahaan Jasa Marga. Meski lahan tersebut sudah dilengkapi dengan Akta Jual Beli (AJB) dan dokumen resmi lainnya, tanah tersebut tetap dianggap bersengketa.