“Ada lima poin kesimpulan rapat, dan intinya adalah kami di Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal agar penataan tenaga non-ASN ini segera selesai,” kata Bahtra, Kamis (6/3).
Selain itu, DPR meminta Kementerian PAN-RB untuk melarang kepala daerah periode 2025–2030 melakukan pengangkatan tenaga non-ASN dalam bentuk apa pun.
Senada dengan itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa seleksi CASN 2024 telah dirancang untuk mendukung penyelesaian tenaga non-ASN yang sudah lama mengabdi.
“Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” ujar Rini.
Pemerintah telah menetapkan formasi CASN 2024 dengan 248.970 posisi CPNS dan 1.017.111 posisi PPPK, dengan tahapan seleksi yang berlangsung sejak Agustus 2024. (agr/nba)
Load more