Istana Tegaskan Belum Ada Keputusan Penarikan Prajurit TNI dari Lebanon

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan terkait penarikan personel TNI dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).

"Kalau pertanyaannya sampai ke keputusan penarikan, itu belum ya. Tapi bahwa dengan adanya kejadian yang kemarin tentu kami pemerintah harus melakukan koordinasi," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis, 9 April 2026. 

Dia menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri masih terus melakukan koordinasi dan evaluasi menyusul insiden yang menimpa prajurit TNI di wilayah tersebut.

Menurut dia, kemungkinan penarikan pasukan masih bergantung pada hasil evaluasi yang sedang berlangsung, termasuk perkembangan situasi di lapangan.

Dia menjelaskan bahwa evaluasi tersebut juga termasuk komunikasi yang disampaikan perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari penilaian terhadap misi perdamaian tersebut.

"Apa yang kita minta yang disampaikan perwakilan kita di PBB juga itu bagian dari dari evaluasi," kata dia.

Baca Juga

Anggota TNI Dikeroyok di Terminal Depok Baru, Kementerian Pertahanan RI Ungkap Kondisinya

Prasetyo memastikan bahwa pemerintah akan menunggu hasil evaluasi secara menyeluruh sebelum menentukan langkah lanjutan terkait keberlanjutan penugasan pasukan.

"Ya kita lihat dulu hasilnya kan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa perubahan apapun terkait partisipasi personel TNI dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) perlu dilakukan dengan pertimbangan sangat matang, sehingga tak bisa ditarik begitu saja.

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan bahwa partisipasi RI di UNIFIL adalah bagian dari komitmen internasional Indonesia yang solid bagi keamanan dan perdamaian dunia.

“Sehingga, berbagai keputusan terkait isu ini, termasuk soal usulan penarikan, perlu melalui pertimbangan yang sangat-sangat matang, baik dari sisi keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, dan kontribusi RI terhadap stabilitas kawasan,” kata Yvonne dalam taklimat media di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa dalam misinya, UNIFIL mendapat mandat langsung dari Dewan Keamanan PBB, sementara pelaksanaannya dilakukan di bawah koordinasi sekretariat di PBB.

Sebagai negara kontributor pasukan di UNIFIL, Indonesia serta negara-negara kontributor lain senantiasa menjaga koordinasi yang erat dengan PBB, termasuk untuk mendapat informasi terbaru tentang keamanan dan keselamatan pasukan di lapangan.