Kronologi Korupsi ‘Uang Zakat’ di LPEI: Skandal Rp11,7 Triliun yang Mengguncang Keuangan Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjadi pusat perhatian publik setelah terungkap adanya penyelewengan fasilitas kredit dengan kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp11,7 triliun. 

Kehebohan dalam kasus korupsi LPEI ini dimulai ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan indikasi kecurangan terkait pemberian kredit kepada Kejaksaan Agung pada 18 Maret 2024. 

Dugaan fraud ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha, menciptakan gelombang keprihatinan di kalangan masyarakat dan pemerintah. 

Tidak hanya mencoreng reputasi lembaga keuangan negara, kasus ini juga membuka borok dalam sistem pengawasan dan tata kelola keuangan nasional.

Kronologi Kasus

1. Pembentukan Tim Terpadu

Baca Juga

Praperadilan Gus Yaqut Ditolak, Kuasa Hukum Soroti Pemanggilan KPK hingga Kritik Pertimbangan Hakim

Sebelum laporan resmi disampaikan, Kementerian Keuangan membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari:

• Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

• LPEI

• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)

Tim ini bertugas meneliti kredit-kredit bermasalah di LPEI yang diduga telah diselewengkan oleh pihak internal dan debitur.

2. Temuan Awal Kecurangan

Hasil penelitian tim menunjukkan adanya fraud yang melibatkan empat debitur utama, yaitu:

• PT RII – Nilai kredit sekitar Rp1,8 triliun

• PT SMR – Nilai kredit sebesar Rp216 miliar

• PT SRI – Nilai kredit sebesar Rp1,44 miliar

• PT BRS – Nilai kredit sebesar Rp305 miliar

Namun, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa ada enam perusahaan lain yang diduga terlibat dalam kasus ini dengan total fraud Rp3 miliar. 

3. Tindak Lanjut oleh Kejaksaan Agung

Setelah menerima laporan dari Sri Mulyani, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyerahkan kasus ini kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

4. Penetapan Tersangka oleh KPK

Pada 3 Maret 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus ini:

Dwi Wahyudi (DW) – Direktur Pelaksana I LPEI

Arif Setiawan (AS) – Direktur Pelaksana IV LPEI

Jimmy Masrin (JM) – Komisaris Utama PT PE

Newin Nugroho (NN) – Direktur Utama PT PE

Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD) – Direktur PT PE

Para tersangka diduga terlibat dalam pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai prosedur kepada PT PE, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar USD 60 juta.