Bantahan Sri Mulyani soal Deflasi Tahunan Pertama sejak Tahun 2000, Masih Sebut Bukan karena Daya Beli Masyarakat Lesu

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa deflasi tahunan pertama yang terjadi sejak tahun 2000 silam, bukan akibat melemahnya daya beli masyarakat.

Menkeu mengelak, kondisi ini tak lain adalah karena intervensi kebijakan pemerintah.

"Banyak yang memberikan interpretasi kita, deflasi karena masyarakat lesu. Tidak juga," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Menurut Sri Mulyani, deflasi ini lebih berkaitan dengan penurunan harga yang diatur pemerintah (administered price).

Beberapa kebijakan strategis pemerintah mempengaruhi penurunan harga, seperti insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tiket pesawat serta diskon listrik 50% selama Januari dan Februari 2025.

Selain itu, terdapat diskon tarif tol menjelang Lebaran, penyesuaian harga tiket transportasi di beberapa daerah, serta program mudik gratis yang membantu mengurangi pengeluaran masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut Sri Mulyani, deflasi ini bukan karena berkurangnya permintaan masyarakat, melainkan hasil dari intervensi kebijakan pemerintah.

Ia juga menilai bahwa pencapaian ini justru menjadi prestasi bagi Indonesia. Sementara banyak negara lain masih kesulitan mengendalikan inflasi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga.

"Jadi, ini adalah salah satu pencapaian Indonesia untuk stabilitas yang luar biasa bagus," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Februari 2025, ekonomi Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa deflasi tahunan pertama sejak terakhir kali terjadi pada Maret 2000.

Ia menjelaskan bahwa penyebab utama deflasi Februari 2025 adalah diskon tarif listrik 50% untuk pemakaian Januari dan Februari 2025 bagi pelanggan PLN dengan daya 2.200 volt ampere (VA) atau lebih rendah. Diskon ini masuk dalam kategori harga yang diatur pemerintah.

Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi 9,02% yoy, yang berkontribusi sebesar 1,77% terhadap deflasi tahunan.

Sementara itu, dua komponen lain, yaitu komponen inti dan komponen harga bergejolak (volatile), masih menunjukkan inflasi secara tahunan. Sebagai contoh, komponen inti mencatat inflasi sebesar 2,48% yoy.

Dengan demikian, meskipun secara keseluruhan terjadi deflasi, daya beli masyarakat tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. (rpi)