Belanja Harian Program MBG Lampung Capai Rp191,59 Juta Hingga Januari

Bandarlampung, tvOnenews.com - Hingga akhir Januari 2025, total anggaran belanja harian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung mencapai Rp191,59 juta.

"Kami mencatat bahwa berdasarkan data sementara, total belanja harian untuk Program Makan Bergizi Gratis di Lampung telah mencapai Rp191,59 juta, dengan anggaran per porsi berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per siswa," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, di Bandarlampung, Kamis.

Menurut Dody, program ini telah menjangkau 12.735 penerima manfaat di 70 sekolah yang tersebar di lima kecamatan, dengan dukungan dari lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menambahkan bahwa Program MBG semakin berkontribusi dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi siswa sekolah, dengan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemasok pangan, ahli gizi, pemerintah daerah, serta TNI dan Polri yang turut memastikan distribusi makanan berjalan lancar.

"Partisipasi banyak pemangku kepentingan dalam program ini mencerminkan adanya komitmen yang lebih besar untuk mendukung pemenuhan gizi bagi anak usia sekolah," jelasnya.

Dody menekankan bahwa meskipun implementasi awal Program MBG menunjukkan perkembangan positif, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti efisiensi operasional, ketersediaan bahan pangan, kapasitas distribusi, serta percepatan administrasi keuangan antara BGN dan mitra pemasok.

Selain itu, perluasan cakupan wilayah dan optimalisasi penerima manfaat, terutama bagi kelompok rentan, menjadi hal yang perlu diperkuat agar program ini semakin efektif.

"Jika dilakukan dengan baik, Program MBG tidak hanya meringankan beban pengeluaran makan siang bagi keluarga miskin, tetapi juga memberikan manfaat gizi yang lebih luas bagi siswa sekolah dan kelompok rentan lainnya," tambahnya.

Sebagai strategi kebijakan, Dody menyarankan agar Program MBG diintegrasikan dengan program bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Dengan adanya sinergi ini, manfaat program dapat diperluas, meningkatkan efisiensi kebijakan pangan, dan memperkuat keberlanjutan program melalui pendekatan yang lebih holistik dan terarah.

"Evaluasi berkelanjutan dan dukungan lintas sektoral sangat dibutuhkan agar program ini bisa semakin optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (ant/nsp)