ID FOOD Pastikan Impor Gula untuk Cadangan Pangan Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, Sis Apik Wijayanto, menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk mengimpor gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar bertujuan untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah (CPP).

"Impor ini dilakukan khusus untuk cadangan pangan pemerintah, bukan untuk kebutuhan saat ini," ujar Sis Apik Direktur ID Food dalam konferensi pers terkait kesiapan pangan menjelang Ramadan dan Lebaran di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa pada Mei dan Juni 2025, Indonesia akan memasuki musim giling tebu, sehingga kebutuhan gula konsumsi dalam negeri dipastikan tercukupi. Namun, pemerintah tetap perlu memiliki cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan di luar perkiraan.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah masih dalam tahap negosiasi dengan beberapa negara produsen gula.

"Sebenarnya stok sudah cukup, tetapi kita tetap menjaga momentum dan berjaga-jaga," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menyampaikan bahwa stok gula konsumsi yang dimiliki pemerintah dapat mencukupi kebutuhan selama 3–4 bulan ke depan.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga cadangan. Ia juga memastikan bahwa gula yang diimpor tidak akan didistribusikan ke pasar, melainkan hanya untuk keperluan cadangan pangan pemerintah.

"Gula yang diimpor oleh teman-teman dari RNI ini tidak akan masuk ke pasar, tetapi khusus untuk cadangan pangan pemerintah sebagai langkah antisipasi," kata Ghani.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pemerintah tetap akan melakukan impor gula sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Zulkifli, yang akrab disapa Zulhas, juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah memutuskan untuk melarang impor sejumlah komoditas seperti beras, jagung, dan garam.

Awalnya, gula juga termasuk dalam daftar larangan impor. Namun, menurut Zulhas, kebijakan tersebut mengalami perubahan.

"Gula kini diperbolehkan untuk impor. Ini adalah instruksi Presiden, jadi saya tidak bisa menolaknya," ungkapnya. (ant/nsp)