Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Ternyata, kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun hanya hitungan per tahun 2023 saja.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar kepada wartawan, Rabu (26/2/2025).
"Rp193,7 triliun itu di tahun 2023. Ada beberapa komponen, kemarin sudah dibaca. Setidaknya ada lima komponen itu kan. Dari sisi import terhadap minyak mentah, kemudian ada dari produk kilang, ada bentuk kompensasi, dan subsidi," ucap Harli.
Harli menjelaskan, kerugian negara pada setiap tahunnya bisa saja berbeda.
Pasalnya, ada lima komponen yang jadi patokan untuk menghitung kerugian itu.
"Kan harus dilihat, apakah di 2000 sebelumnya nilainya tetap atau tidak tetap, atau ada atau tidak ada, misalnya. Nah, semua itu tentu didasarkan pada fakta-fakta nanti yang disampaikan oleh penyidik kepada ahli untuk menghitung secara general," katanya.
Load more