Sosok 4 Bos Pertamina yang jadi Tersangka Korupsi Minyak Rp193,7 Triliun, Ini Perannya Bersama 3 Tersangka Lain

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS tahun 2018-2023

Empat dari tujuh tersangka di antaranya merupakan bos PT Pertamina (Persero), mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS), Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF), Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS), VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Agus Purwono (AP).

Keempatnya diciduk Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama 3 orang tersangka lain dari pihak swasta.

Tiga tersangka lain tersebut adalah MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW sebagai Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, serta ⁠YRJ yang merupakan Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak.

Adapun profil 4 pejabat Pertamina yang terseret dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah hingga Rp193,7 triliun adalah sebagai berikut:

1. Riva Siahaan (RS)

Baca Juga

Kubu Irawan Prakoso Persoalkan Status Tersangka Dugaan Korupsi Kilang Petral

Riva Siahaan adalah sosok yang sudah cukup lama berkecimpung di tubuh Pertamina. Mengutip dari laman LinkedIn miliknya, Ia memulai karier di Pertamina sebagai Key Account Officer dari tahun 2008-2010.

Diketahui bahwa Riva adalah jebolan jurusan Manajemen Ekonomi Universitas Trisakti dan Magister Business Administration di Oklahoma City University, Amerika Serikat.

Ia mulai menjabat Dirut PPN sejak 16 Juni 2023, ketika PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Trans Kontinental selaku pemegang saham PPN melakukan perubahan jajaran direksi PPN melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Riva mengemban jabatan strategis itu menggantikan Alfian Nasution yang saat ini diketahui telah menjabat Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero).

Di Pertamina, Riva pernah menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai VP Crude & Gas Operation PIS (2019 – 2020), VP Sales & Marketing PIS (2020-2021), Direktur Niaga PT Pertamina International Shipping, dan Direktur Pemasaran Pusat & Niaga PPN.

Sebagai Dirut PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Riva mengurusi distribusi BBM hingga ke hilir. Riva bertanggung jawab untuk memastikan penyaluran BBM ke seluruh pelosok Nusantara.

2. Yoki Firnandi (YF)

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, Yoki Firnandi juga telah cukup lama di perusahaan minyak dan gas pelat merah tersebut.

Yoki diketahui bergabung dengan Pertamina sebagai staf junior pada tahun 2003-2005 silam. YF kemudian ditempatkan di fungsi shipping sebagai cost center pada tahun 2011 yang saat itu hanya melayani internal Pertamina.

Kemudian pada tahun 2017, YF ditugaskan bergabung ke dalam tim untuk membangun anak perusahaan baru, yakni Pertamina International Shipping. Jabatannya saat itu adalah sebagai Vice President Commercial and Operation hingga 2019. 

Selanjutnya, YF lalu memperoleh jabatan baru sebagai Vice President Supply and Export Operation, Integrated Supply Chain hingga Juni 2020. Yoki menjadi Direktur Optimasi Produk PT Kilang Pertamina Internasional menggantikan posisi Erry Widiastono.

3. Sani Dinar Saifuddin (SDS)

Sani Dinar Saifudin dilantik sebagai Direktur Optimasi Feedstock & Produk, menggantikan Yoki Firnandi, pada September 2022 silam.

Sani Dinar Saifudin sendiri sebelumnya menjabat VP Feedstock Management PT KPI. 

Ia diketahui merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Padjadjaran Bandung (Unpad) tahun 2001. Dirinya juga sempat menjabat Supply Chain, Market Analysis, dan Crude Trading di PT Pertamina (Persero).

4. Agus Purwono (AP)

Agus Purwono telah menjabat sebagai Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) sejak April 2023. 

Namun, sebelum menduduki posisi itu, dirinya sempat menjabat sebagai Senior Manager Crude Oil Supply (Agustus 2022 - April 2023).

Agus Purwono juga pernah menjadi Manager Non Crude Oil Supply pada September 2021 - Agustus 2022, Manager Origination & Formality PT Pertamina pada Februari 2021 - September 2021, Senior Analyst Sea Transportation Optimization PT Pertamina pada September 2020 - Februari 2021), serta Assistant Manager Chartered Vessel Claim pada Oktober 2017 - September 2019.

Dia juga pernah dipercaya sebagai Assistant Manager Planned Maintenance System pada Sep 2016 - Oktober 2017, Officer Technical Planning and Budgeting pada Februari 2013 - September 2016, Analyst Tanker Crude Black Oil II pada Juni 2010 - Februari 2013, Analyst Tanker LPG pada Juni 2008 - Juni 2010, serta Junior Analyst IT per Januari 2007 - Juni 2008.

Riwayat karier yang mentereng itu sebenarnya didukung dengan latar belakang pendidikan yang tak kalah bergengsi. Ia pernah menempuh pendidikan Alliance Manchester Business School, dia sempat Master of Science - MS Operations, Project, & Supply Chain Management Distinction (2019 - 2020); University of Indonesia, Master's degree Business, Management, Marketing, and Related Support Services (2015 - 2017); dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Bachelor Informatic Engineering (2001 - 2006).

Peran para Tersangka Korupsi Minyak Rp193,7 Triliun

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam jumpa pers pada Senin (24/2/2025) malam, telah menjelaskan bahwa kasus korupsi tersebut berlangsung selama periode 2018 sampai 2023 saat pemerintah merencanakan pemenuhan minyak mentah untuk pasar dalam negeri.

Saat itu, Pertamina diwajibkan mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor. Hal itu tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

Qohar menjelaskan, tersangka Riva Siahaan bersama SDS dan AP justru bersekongkol dan melakukan pengkondisian dalam rapat organisasi hilir (ROH).

"Hasil rapat dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehungga hasil produksi minyak bumi dalam negeri tidak sepenuhnya terserap. Pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor," kata Qohar dalam konferensi pers, dikutip Selasa (25/2/2025).

Qohar menyebut, hasil produksi minyak mentah dari dalam negeri oleh KKKS juga dengan sengaja ditolak.

Alasannya adalah agar produksi minyak mentah oleh KKKS tidak memenuhi nilai ekonomis, meskipun harganya masih sesuai harga perkiraan sendiri (HPS).

Tak hanya itu, produksi minyak mentah dari KKKS juga sengaja dinilai tidak sesuai spesifikasi. Padahal, kenyataannya minyak yang diproduksi itu masih dapat diolah sesuai dengan spesifikasi.

"Pada saat produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS ditolak dengan dua alasan tersebut, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan ekspor," imbuhnya.

Setelahnya, kedua anak usaha Pertamina itu mengimpor minyak mentah dan produk kilang. Dari sinilah kemudian perbedaan harga pembelian minyak bumi impor sangat signifikan dibandingkan minyak produksi dari dalam negeri.

Selain itu, pada kegiatan ekspor juga diduga telah terjadi persekongkolan antara para tersangka. Mereka mengatur harga untuk kepentingan pribadinya masing-masing dan menyebabkan kerugian negara.

"Seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara pengkondisian pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan," jelasnya.

Sementara, salah satu yang dilakukan oleh tersangka Riva Siahaan yakni terkait pembelian produk kilang.

RS diduga melakukan pembelian untuk RON 92, tetapi nyatanya yang dibeli adalah RON 90 yang diolah kembali.

Di sisi lain, penyidik menemukan adanya dugaan mark up kontrak dalam pengiriman minyak impor yang dilakukan tersangka YF. Hal itu menyebabkan negara perlu membayar biaya fee sebesar 13-15 persen.

Akibat rentetan aksi culas tersebut juga menyebabkan kenaikan harga BBM yang akan dijual ke masyarakat.

Hal itu juga membuat pemerintah harus memberikan kompensasi subsidi yang lebih tinggi bersumber dari APBN. 

"Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp 193,7 triliun," ungkap Qohar.

Atas kasus tersebut, 7 tersangka tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (rpi)