Menteri ATR/BPN Tegaskan Pembatalan Seluruh Sertifikat Pagar Laut di Tangerang

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa seluruh sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di area pagar laut Tangerang, Banten, yang telah diterbitkan sebelumnya akan dibatalkan secara keseluruhan.

"Pada akhirnya, semua sertifikat yang berada di luar garis pantai akan dibatalkan," ujar Nusron di Jakarta, Rabu.

Ia mengakui bahwa proses pembatalan sertifikat tersebut tidaklah mudah, karena berpotensi menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Meskipun demikian, ia memastikan bahwa pembatalan sertifikat akan tetap dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

"Proses pembatalan sertifikat tidak mudah, tetapi tetap akan kami lakukan. Mengapa sulit? Karena setiap langkah pembatalan berisiko menghadapi tantangan hukum," tambahnya.

Menurut Nusron, yang terpenting dalam proses ini bukanlah kecepatan pembatalan, tetapi memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga

Awas Salah Prosedur dan Terjadi Sengketa, Ini Cara Urus Alih Hak Sertifikat Tanah Warisan

"Jika dilakukan terburu-buru tanpa kehati-hatian dan ada prosedur yang dilewati, kita bisa kalah di pengadilan, yang justru akan merepotkan," katanya.

Saat ini, pihaknya telah membatalkan 50 sertifikat kepemilikan di area laut Tangerang.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, mengungkapkan bahwa keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang telah merugikan sekitar 3.888 nelayan dengan total kerugian mencapai Rp24 miliar sejak Agustus 2024 hingga Januari 2025.

"Kerugian ini dihitung dari peningkatan kebutuhan bahan bakar sebesar 4-6 liter solar per hari, menurunnya hasil tangkapan, serta kerusakan kapal, sehingga total kerugiannya mencapai Rp24 miliar," ungkap Fadli dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (3/2).

Fadli menjelaskan bahwa laporan mengenai pagar laut tersebut diterima dari masyarakat Kecamatan Kronjo pada 28 November dan 2 Desember 2024.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Ombudsman Banten bersama anggota Ombudsman RI melakukan pengecekan lapangan pada 5 Desember 2024. Mereka juga meninjau dokumen, mendengar keterangan ahli dari Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University, serta memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi. (ant/nsp)