Bongkar Fakta Dobel Klaim Lahan, Menteri ATR/BPN Sebut Banyak Aset Pemerintah Masih Berantakan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan peringatan serius mengenai carut-marutnya pendataan aset daerah di berbagai wilayah Indonesia. 

Ia mengungkapkan bahwa banyak Barang Milik Daerah (BMD) yang hingga kini belum memiliki sertifikat resmi, sehingga rawan memicu konflik hukum dan sengketa kepemilikan.

Ketidakteraturan administrasi ini tidak hanya memicu masalah hukum seperti klaim ganda, tetapi juga kerap menjadi ganjalan dalam audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Masih banyak BMD-nya, dan asetnya itu masih berantakan dan banyak yang menjadi temuan BPK karena belum disertifikatkan, sebagian besar diduduki masyarakat, dan sebagian juga ada yang dobel klaim,” jelas Nusron usai menghadiri prosesi penyerahan sertifikat aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Jumat (13/2).

Menteri ATR/BPN menyoroti fenomena tumpang tindih klaim yang sering terjadi di lapangan. Dalam banyak kasus, status kepemilikan sebuah lahan menjadi tidak jelas karena beberapa instansi sekaligus merasa memiliki hak atas tanah tersebut.

“Ada yang klaim itu milik pemerintah daerah, ada yang klaim milik BUMN, ada klaim milik pemerintah pusat, juga ada yang klaim milik TNI/ Polri,” ungkap Nusron.

Baca Juga

Terungkap, Pemerintah Belum Punya Juknis Penyerahan Lahan 20 Persen dalam Kasus Lahan PTPN II

Sebagai langkah nyata dalam pengamanan aset negara, Kementerian ATR/BPN secara resmi menyerahkan 3.922 sertifikat aset kepada Pemprov DKI Jakarta. 

Langkah ini menjadi pencapaian besar mengingat nilai total aset yang disertifikatkan tersebut menembus angka fantastis, yakni sekitar Rp102 triliun.

Penyerahan ribuan sertifikat tersebut memastikan bahwa bidang-bidang tanah milik Pemprov DKI kini telah berstatus clean and clear. 

Dengan adanya sertifikat resmi ini, aset-aset tersebut kini memiliki payung hukum yang kuat dan tercatat secara sah di negara, sehingga meminimalisir risiko penyerobotan atau klaim pihak lain di masa depan. (ant/dpi)