Investor dan Pengelola JCC Tetap Patuh pada Perjanjian Kerjasama Tahun 1991, PPKGBK Dinilai Bertindak Sewenang-wenang

Oleh karena itu, PT GSP melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan atas penolakan perpanjangan oleh PPKGBK.

"Tentu kami tidak terima (memohon keadilan) atas penolakan perpanjangan. Sehingga, kami terpaksa meminta keadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas pengingkaran klausul perjanjian pasal 8 ayat 2 itu. Sebagai investor dan pengelola JCC, tentu kami punya hak untuk meminta komitmen pemerintah ( PPKGBK ) atas kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak di tahun 1991 lalu," tegas Amir Syamsudin selaku kuasa hukum PT GSP di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

"Ketidakpatuhan terhadap perjanjian ini jelas menjadi ancaman terhadap investor dan pelaku usaha. Jangan sampai kepentingan sepihak dan jangka pendek menghancurkan ekonomi Indonesia," kata Amir. 

Selain menolak memperpanjang sewa, PPKGBK juga baru-baru ini melakukan penutupan akses ke JCC dan kemudian mengambil alih seluruh fasilitas yang ada di JCC dan melarang karyawan PT GSP untuk masuk JCC.

Selaku kuasa hukum PT GSP, Amir mengaku kaget melihat tindakan PPKGBK baru-baru ini yang mengambil alih JCC secara paksa.

Tindakan PPKGBK tersebut dilakukan atas dalil pengamanan aset negara yang sekaligus menutup akses ke JCC.

"Apa yang dilakukan PPKGBK tersebut jelas tindakan sewenang-wenang yang justru merugikan negara karena bisnis MICE bisa hancur akibat ulah PPKGBK," tegas Amir.