UMSP Ditargetkan Terbit 1 Januari 2025, Disnaker Sebut Pengusaha Ngeluh Berat Bayar di Atas UMP

Jakarta, tvOnenews.com - Penetapan Upah Minimum Sektoral Pekerja (UMSP) 2025 di DKI Jakarta dipastikan akan diatur melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) terpisah dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan pihaknya terus berupaya mempercepat proses agar UMSP bisa diberlakukan tepat waktu.

“Di Kepgub yang berbeda. Memang tidak mengamanatkan dalam satu Pergub, bisa Pergub berbeda. Karena memang rinciannya pun beda. Di sektor nanti ada angka-angkanya, sektornya apa itu muncul. Kalau UMP kan hanya satu,” ujar Hari pada Rabu (11/12/2024) malam.

UMSP yang berbeda dari UMP ini memuat rincian angka berdasarkan sektor-sektor tertentu. Oleh karena itu, proses pembahasannya lebih kompleks dan membutuhkan kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha.

Hari menegaskan pentingnya UMSP mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025 sesuai aturan. Untuk itu, pihaknya mengejar percepatan proses agar dapat selesai sebelum akhir tahun.

“Harusnya begitu, karena memang perlu diberlakukan per 1 Januari 2025. Makanya kita akan kejar terus, mudah-mudahan secepatnya, supaya di Januari tanggal 1 itu sudah bisa diterapkan,” jelas Hari.

Dengan UMSP yang dipastikan lebih tinggi dari UMP, pengusaha mengeluhkan beratnya beban tambahan tersebut. 

Meski begitu, Hari menyebut pemerintah terus memfasilitasi agar tercapai keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan pengusaha.

“Ya kalau saya dengar keluhan dia sih berat. Tapi kan, kembali lagi pemerintahan kan ada pihak yang memfasilitasi,” ujar Hari.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap, dengan penerapan UMSP yang terstruktur, kesejahteraan pekerja dapat meningkat tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha.

UMP yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi dasar pembahasan untuk menentukan angka sektor-sektor tertentu dalam UMSP. (agr/nba)