Wamen ESDM Berharap PT Pertamina Tingkatkan Produksi Minyak untuk Kurangi Impor BBM

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung berharap PT Pertamina (Persero) bisa meningkatkan produksi minyak dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) serta memperkuat ketahanan energi nasional. 

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12/2024), Yuliot mengatakan upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto melalui program Astacita untuk mencapai tujuan swasembada energi.

"Ketahanan energi nasional adalah hal yang sangat penting untuk dicapai. Ini menyangkut kondisi terjaminnya ketersediaan energi yang dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau, berjangka panjang, dan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup," katanya.

Ia mengatakan salah satu upaya untuk membantu mengurangi impor adalah dengan menggunakan biofuel melalui program biofuel B40.

Lebih lanjut dikatakannya, produksi minyak nasional masih jauh dari konsumsi. Meskipun pada tahun 1997 Indonesia merupakan eksportir minyak karena produksinya melebihi kebutuhan dalam negeri, namun situasi ini telah berubah secara signifikan.

"Saat ini, produksi minyak bumi dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel per hari, sementara tingkat konsumsi lebih dari 1,5 juta barel per hari. Akibatnya, kita harus memenuhi kebutuhan tersebut melalui impor," kata Yuliot.

Untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah mendorong peningkatan produksi migas nasional, termasuk kontribusi dari Pertamina karena saat ini perusahaan pelat merah tersebut menyumbang 60% dari total produksi minyak nasional atau sekitar 400.000 barel per hari. 

"Pemerintah menargetkan peningkatan produksi minyak nasional hingga 700.000 barel per hari pada 2025-2026. Dengan kontribusi Pertamina yang diproyeksikan tetap 60 persen, target produksi Pertamina diharapkan mencapai 480.000 barel per hari, meningkat sekitar 20 persen dari produksi saat ini," katanya.

Selain itu, Yuliot juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, unit usaha, dan badan usaha milik negara seperti Pertamina untuk mencapai tujuan ketahanan energi nasional.

"Kementerian ESDM dan Pertamina memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang kuat agar arahan Presiden untuk mewujudkan swasembada energi dapat terwujud," kata dia. (ant/nsp)