Mentan Nonaktifkan 11 Pejabat Kementan yang Bantu Pengadaan Pupuk Palsu, Rugikan Petani Rp3,2 Triliun

Jakarta, tvonenews.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menonaktifkan 11 pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan).

Pejabat tersebut dinonaktifkan karena terlibat dalam aksi perusahaan yang menyalurkan pupuk palsu dan tidak sesuai standar. 

Adapun perusahaan yang menyalurkan pupuk palsu yakni 4 perusahaan. Kemudian, 23 perusahaan menyalurkan pupuk di bawah standar.

"Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang. Itu Direktur Eselon 2, Eselon 3, yang memproses pengadaan pupuk, kami nonaktifkan. Bila perlu kami kirim ke penegak hukum," katanya, Selasa (26/11/2024).

Amran juga memproses hukum empat perusahaan penyedia pupuk palsu dan 23 perusahaan pupuk yang tak sesuai standar. Akibatnya, petani merugi hingga Rp3,2 triliun.

Amran mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan terkait perusahaan pupuk palsu tersebut. Setelah melakukan uji laboratorium, ditemukan bahwa perusahaan itu hanya menggunakan Nitrogen, Phosphorus, dan Potassium (NPK) di bawah 1 persen. Padahal minimal penggunaan NPK pada pupuk yakni 15 persen.

Baca Juga

Gubernur Gorontalo Matangkan Pelaksanaan Pertemuan Nasional Petani dan Nelayan

"Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum)," kata dia.

Selain memproses hukum, lanjut Amran, dirinya juga melabelkan daftar hitam (blacklist) kepada para pemilik perusahaan. 

Walaupun membuat perusahaan baru, pihaknya tidak akan menerima kerja sama sebagai vendor di Kementerian Pertanian.

Menteri Amran menjelaskan, angka kerugian itu dihitung berdasarkan biaya rata-rata pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh petani di Indonesia yakni sebesar Rp19 juta per hektare.

Sehingga apabila diakumulasikan dari pupuk palsu dan pupuk dengan spesifikasi rendah, total kerugian masing-masing mencapai Rp600 miliar dan Rp3,2 triliun.

"Karena petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektare Rp19 juta," ujarnya. (ant/nba)