Kadin Indonesia Sebut Kasus Sritex Bisa Menjadi Pintu Masuk Benahi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Jakarta, tvonenews.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Bahkan, penyelamatan Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Anindya Bakrie dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Anindya Bakrie percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. “Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain,” jelasnya.

Mengaku telah melakukan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Anindya Bakrie menyebut ada tiga prinsip yang harus dipegang agar penyelematan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak.

Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan  hukum yang berlaku. Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam  perekonomian nasional.

Ketiga, stakeholders (pemangku kepentingan) di industri dan perdagangan TPT: baik Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini. “Tiga middle ground (jalan tengah) ini harus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang  terbaik,” tutur Anindya Bakrie.

Anindya Bakrie menjelaskan, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya  perusahaan-perusahaan besar. Sebab hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam  negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah. “Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Anindya Bakrie menegaskan, peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.