Thomas Djiwandono Soroti Prinsip Pajak dalam Ekonomi Syariah, Keponakan Prabowo Singgung soal Keadilan hingga Tata Kelola Keuangan Islam

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono, mengangkat isu keadilan pajak dalam perspektif ekonomi syariah.

Pada acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) yang diadakan di Jakarta, Kamis kemarin, Thomas Djiwandono menyoroti pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam mendukung pemerataan kesejahteraan sosial.

Menurut Thomas, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih adil dalam distribusi kekayaan dan pengelolaan sumber daya.

“Dalam penerapan prinsip keuangan publik Islam, sumber daya harus didistribusikan secara adil di masyarakat tanpa diskriminasi untuk meminimalkan kesenjangan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, menurut prinsip ini, pajak harus adil dan tidak membebani kelompok mana pun,” ujar Thomas, dikutip Jumat (4/10/2024).

Wakil dari Sri Mulyani itu juga menjelaskan bahwa syariah melarang pengenaan pajak atas bunga, mengambil keuntungan berlebih, serta menciptakan ketidakpastian dan spekulasi.

Hal-hal ini dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam akumulasi kekayaan.

Thomas menambahkan bahwa kelompok masyarakat yang lebih kaya bukan hanya diwajibkan membayar pajak, tetapi juga didorong untuk berkontribusi lebih melalui zakat dan sedekah.

Ini memperkuat prinsip berbagi dalam ekonomi syariah yang menekankan kesejahteraan sosial.

“Sementara terkait pengeluaran dan anggaran publik, prinsip-prinsip ekonomi Islam menyatakan bahwa pengeluaran anggaran harus difokuskan pada upaya mempromosikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial,” tambahnya.

Ia menyebut bahwa hal ini meliputi peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, gizi, pendidikan, dan perlindungan sosial yang terjangkau.

Selain itu, Thomas menyoroti prinsip iqtishad dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya moderasi dan keseimbangan.

Prinsip ini mengajarkan agar pengeluaran publik dilakukan dengan bijak, sesuai dengan pendapatan, untuk menghindari utang dan defisit anggaran yang berlebihan.

“Tata kelola yang baik juga merupakan aspek utama keuangan publik Islam, yang mewajibkan adanya transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara bertanggung jawab dan etis,” tegasnya.

Menurutnya, pejabat publik harus berperan sebagai wali amanat atas kekayaan publik, dan penggunaan anggaran perlu didokumentasikan dengan jelas serta diaudit secara rutin untuk menjaga kepercayaan publik.