Temuan Serius BPK soal Perizinan Tambang di BKPM: Menteri Rosan, Bahlil, dan Siti Nurbaya Diminta Begini

Selain itu, sistem OSS RBA tidak menggunakan hasil penilaian kepatuhan ini sebagai dasar untuk menentukan objek pengawasan di tahun-tahun berikutnya.

Untuk memperbaiki situasi ini, BPK merekomendasikan agar Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani lebih memperhatikan proses pengawasan laporan berkala dan memastikan penilaian kepatuhan administrasi berjalan sesuai dengan aturan.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Investasi/Kepala BKPM (Rosan Roeslani) agar mengimplementasikan proses pengawasan laporan berkala dan penilaian kepatuhan administrasi sesuai ketentuan," tambah Daniel.

BPK juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Oleh karena itu, butuh sinergi dan koordinasi antara Rosan Roeslani, Bahlil Lahadalia, dan Siti Nurbaya untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Kerja sama ini perlu dilakukan untuk memastikan pengawasan perizinan usaha berjalan secara menyeluruh dan terintegrasi melalui subsistem pengawasan pada OSS RBA.

Selain itu, Daniel juga menyebutkan adanya masalah dalam pelaporan kegiatan penanaman modal yang belum berjalan dengan baik.