Bocoran Bahlil soal Proyek Pipa Gas Aceh-Jawa untuk Kemandirian Energi, Tekan Pengeluaran Impor Migas Rp450 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melakukan pembangunan pipa gas dari Aceh hingga Pulau Jawa.

Proyek ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, yang selama ini cukup membebani neraca perdagangan Indonesia.

Bahlil menjelaskan, pemerintah berencana mendorong pengembangan industri LPG di dalam negeri dengan memanfaatkan potensi propana (C3) dan butana (C4) yang tersedia.

Menurutnya, sumber daya ini bisa dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mengurangi impor.

"Kita harus membangun supaya bisa menekan impor, karena jika impor terus meningkat, dampaknya akan terasa pada neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan devisa kita," ujar Bahlil dikutip Jumat (13/9/2024).

Selain itu, Bahlil menambahkan bahwa dengan menekan impor LPG, pemerintah dapat mengurangi beban pengeluaran negara yang setiap tahunnya harus menghabiskan sekitar Rp450 triliun untuk membeli minyak dan gas.

Baca Juga

Hadapi Krisis Energi Global, Menteri ESDM Dorong B50 dan E20 untuk Diversifikasi dan Kemandirian Nasional

Pembangunan pipa gas dari Aceh hingga Pulau Jawa dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan pasokan gas di beberapa wilayah.

Bahlil menegaskan bahwa infrastruktur ini akan menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor gas.

"Jika gas di Jawa berlebih, kita bisa mengirimkannya ke Aceh atau Sumatera, dan sebaliknya, jika di Sumatera ada kelebihan gas, bisa kita kirim ke Pulau Jawa. Ini akan menjadi instrumen yang sangat penting," jelasnya.

Sebelumnya, Bahlil juga menyatakan komitmennya untuk segera menanggulangi masalah tingginya impor LPG serta perbedaan harga di dalam negeri.

Ia berencana mengajak Pertamina dan SKK Migas untuk duduk bersama guna membahas solusi konkret dan mendetail terkait permasalahan ini.

Ia menekankan bahwa adanya perbedaan harga yang cukup signifikan membuka peluang bagi meningkatnya impor yang tidak terkontrol.

Oleh karena itu, kata Bahlil, hal ini harus segera diatasi.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa arahan dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto adalah untuk segera mempercepat hilirisasi LPG.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor serta meningkatkan kemandirian energi nasional.