Rachmat memperkirakan kebijakan ini hanya akan berdampak pada kurang dari 7% total populasi kendaraan di Indonesia.
Lebih lanjut, Rachmat memaparkan bahwa anggaran subsidi BBM yang besar dalam lima tahun terakhir tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok yang membutuhkan.
Kondisi ini menyebabkan alokasi pajak masyarakat tidak tersalurkan dengan optimal. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam penyaluran subsidi BBM, termasuk dengan penyediaan BBM rendah sulfur.
"Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut," ujar Deputi Rachmat.
Selain itu, masalah polusi udara yang semakin memburuk juga menjadi alasan utama pemerintah mendorong penggunaan BBM rendah sulfur.
Penyediaan BBM yang lebih bersih dinilai sebagai langkah penting untuk mengatasi tantangan lingkungan tersebut.
Kemenko Marves menegaskan bahwa kilang minyak di beberapa wilayah, khususnya di Jakarta, telah siap menyediakan solar rendah sulfur.
Load more