Sri Mulyani Pamerkan 11 Jurus Jitu untuk Irit Anggaran di Kemenkeu hingga Rp2,21 Triliun, Pangkas Biaya Sana-sini Demi Menghemat

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pamerkan pencapaian Kementerian Keuangan yang berhasil melakukan pengiritan anggaran hingga Rp2,21 triliun selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2023.

Capaian tersebut dipamerkan Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Menkeu mengatakan, Kemenkeu bisa menjadi tolok ukur referensi bagi kementerian/lembaga (K/L) lain dalam pengelolaan anggaran.

Karenanya, Sri Mulyani berharap semua K/L dapat menerapkan efisiensi anggaran yang disiplin.

“Maka, kalau bicara tentang efisiensi, disiplinnya harus dilakukan. Dan kami mendapatkan efisiensi Rp2,21 triliun,” ujar Sri Mulyani, Rabu (21/8/2024).

Dalam paparannya, Bendahara Negara itu merinci efisiensi yang dilakukan pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp1,12 triliun.

Baca Juga

Reaksi Menkeu Purbaya soal APBN Digugat ke MK karena MBG Nyaplok Anggaran Pendidikan: Kalau Lemah Pasti Kalah

Kemudian, sebesar Rp425,72 miliar pada 2021, Rp435,4 miliar pada 2022, dan Rp232,32 miliar pada 2023.

Menkeu mengatakan, ada 11 jurus jitu yang dilakukannya dalam melakukan efisiensi di Kementerian Keuangan.

Pertama, dirinya menerapkan kebijakan pengurangan jumlah pegawai atau negative growth, yang menyebabkan penurunan jumlah pegawai sebanyak 4.002 orang, dengan penghematan anggaran sebesar Rp902,69 miliar.

Kedua, pengendalian belanja birokrasi seperti perjalanan dinas dan konsinyering, berhasil menekan anggaran hingga Rp534,42 miliar.

Ketiga, pengadaan alat kolaborasi secara terpusat yang kemudian menghasilkan efisiensi sebesar Rp290 miliar.

Keempat, optimalisasi anggaran penanganan pandemi menghemat anggaran sebesar Rp173,83 miliar.

Kelima, konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menghasilkan penghematan Rp140,83 miliar.

Keenam, digitalisasi proses bisnis menekan belanja pencetakan dokumen hingga Rp92,85 miliar.

Ketujuh, optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana menurunkan biaya paket rapat sebesar Rp35,27 miliar.

Kedelapan, prioritas pembentukan tim yang mengefisiensikan honorarium sebesar Rp15,35 miliar.

Kesembilan, implementasi Ruang Kerja Masa Depan (RKMD) berdampak pada penurunan alokasi sewa kantor sebesar Rp14,35 miliar.

Kesepuluh, pembayaran belanja pegawai secara terpusat yang ternyata mampu menurunkan anggaran pengelolaan gaji dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM) sebesar Rp9,46 miliar.

Terakhir, Sri Mulyani melakukan standarisasi harga dan pemberian seminar kit yang lebih selektif, sehingga menekan anggaran hingga Rp4,44 miliar.

Keberhasilan Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan dalam melakukan efisiensi anggaran ini tidak hanya menunjukkan ketegasan dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga memberikan contoh nyata bagi kementerian dan lembaga lainnya.

Efisiensi yang dilakukan di berbagai area ini diharapkan dapat menjadi pondasi kuat bagi pengelolaan anggaran yang lebih baik di masa depan. (rpi)