Demi Program Prabowo, Anggaran PUPR 2025 Disunat 50 Persen Setara Awal Pemerintahan Jokowi 2014: IKN Cuma Dijatah Rp4,1 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 yang hanya sebesar Rp75 triliun.

Menteri Basuki mengatakan, alokasi anggaran yang sedikit di tahun pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran itu ternyata untuk memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan baru.

Basuki mengakui, anggaran sebesar Rp75 triliun itu kurang lebih sama dengan alokasi tahun pertama pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di 2014.

"Itu tahun 2014, saya membuka file-nya, itu sebesar Rp75 triliun. Jadi hal tersebut yang memberi ruang fiskal kepada presiden terpilih untuk mengalokasikan. Nanti pada tanggal 28 (Agustus) kami akan rapat dengan DPR, mudah-mudahan mungkin ada perubahan," ujar Menteri Basuki, Selasa (20/8/2024).

Minimnya anggaran PUPR itu demi ruang fiskal lagi yang disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk memprioritaskan program-program presiden terpilih.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran sebesar Rp75,63 triliun.

Pagu anggaran tersebut turun hingga lebih dari 50 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp149,76 triliun. 

Anggaran itu akan digunakan untuk proyek di bidang-bidang sumber daya air, Kementerian PUPR akan terus melanjutkan pembangunan bendungan serta peningkatan irigasi dengan total menjadi 17 ribu hektare.

Pengairan yang baik, termasuk kawasan pertanian yang baik, juga memerlukan upaya pengendalian banjir bukan hanya di pedesaan tetapi juga di perkotaan.

Dalam hal konektivitas melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, kementerian akan terus melanjutkan pembangunan jalan nasional yang tersebar dari Aceh sampai Papua sekitar 128 kilometer.

Kementerian PUPR juga terus memastikan konektivitas melalui pembangunan jalan tol sepanjang 48,3 kilometer.

Kemudian melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, kementerian bukan hanya menyediakan air minum di perkotaan tetapi juga terus melanjutkan penyediaan air minum yang berbasis masyarakat atau yang berada di pedesaan-pedesaan.

Termasuk juga penyediaan sanitasi yang juga berbasis masyarakat tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan sanitasi di perkotaan.

Rencananya, Kementerian PUPR juga akan membangun kawasan-kawasan permukiman serta bangunan-bangunan gedung dan sekolah madrasah yang ditugaskan.

Selain itu, anggaran pembangunan perumahan dialokasikan Rp4,53 triliun untuk melanjutkan pembangunan hunian vertikal maupun rusun-rusun reguler serta untuk mencapai target pembangunan rusun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diarahkan.