Jokowi Teken PP Kesehatan Makanan Olahan dan Siap Saji Kena Cukai, Askolani: Perlu Koordinasi Dulu

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani merespons Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken PP tersebut yang salah satu pasalnya berbunyi bahwa makanan olahan dan siap saji dapat dikenakan cukai.

Askolani menuturkan pihaknya belum membahas terkait PP tersebut dan perlu melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Jadi kalau untuk itu kita belum, tentunya kan regulasi baru dibuat, dan nanti pada waktunya,” jelas dia, di Kantor Bea dan Cukai Pusat, Jakarta Timur, Rabu (31/7/2024).

“Mekanismenya Kemenkes akan koordinasi dengan Kemenkeu, teman-teman BKF, akan membuat kajian lengkapnya,” sambung dia.

Baca Juga

Dukung Penerapan Penyidikan Kepabeanan di KUHAP Baru, Ditjen Bea Cukai: Wujud Nyata Modernisasi Hukum

Sementara jika semua proses sudah dilakukan, baru pihak Bea dan Cukai dapat mendukung dan merealisasikan kebijakan PP tersebut.

Askolani masih menunggu koordinasi Kemenkes rampung dengan lembaga dan kementerian terkait baru dapat berbicara soal makanan olahan dan siap saji dikenakan cukai.

“Belum tahu, itu nanti kita lihat di pembahasan RAPBN 2025 dan stand kita belum, masih open. Bisa ya atau enggak, nanti kita lihat sikon dari pembahasan dan juga kondisi aktual 2025 ya,” tandas dia.

Begini bunyi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian isi ayat (4) Pasal 194 ayat (1) Peraturan Perundang-undangan (PP) Kesehatan.

Pada pasal itu disebutkan bahwa pemerintah berwenang menentukan batas maksimal gula, garam, dan lemak (GGL) dalam pangan olahan demi alasan kesehatan masyarakat.

“Dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji,” bunyi Pasal 194 ayat (1) PP Kesehatan. (Agr/rpi)