Bahaya! Eks Penyidik KPK Bongkar Risiko Jebolnya Pusat Data Nasional PDNS 2, Masyarakat Sangat Dirugikan: Pemerintah Menyepelekan

Pada Senin (24/6), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak insiden serangan siber PDNS 2. Sehari berselang, teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas insiden itu.

Hingga Rabu (26/6), tercatat 44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sedangkan sisanya masih dalam proses. Dari semua itu, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.

Menkominfo Budi Arie Tak Mau Disalahkan atas Bobolnya Pusat Data Nasional?

Terkait hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dicecar oleh Komisi I DPR dan BSSN karena tidak mem-back up data nasional PDNS.

Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) itu menegaskan yang bertanggung jawab untuk mem-back up data adalah pihak tenant dari kementerian/lembaga.

“Yang mem-back up data itu harusnya tenant-nya kementerian/lembaga,” kata Budi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Baca Juga

Kembali Diperiksa KPK, Eks Menag Yaqut Masih Mengaku Tak Terima Uang Korupsi Kuota Haji

Menkominfo juga sempat membela diri dengan mengatakan bahwa tidak ada negara yang ingin server pemerintahannya diretas.

“Ini ransomware per negara di tahun 2022-2023. Kita bisa lihat ini ransomware tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware,” katanya.

Budi menjelaskan yang paling banyak terkena serangan ransomware adalah Amerika Serikat sebesar 40,43 persen, Kanada 6,75 persen, Inggris 6,44 persen, Jerman 4,29 persen, dan Perancis 3,8 persen.

“Indonesia terkena dampak sekitar 0,67 persen dari serangan ransomware. Jadi memang virus ini melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.

Saat ini, Kemkominfo masih mengupayakan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 yang kocar-kacir tersebut. (rpi)