Seret Nama Jokowi dan Prabowo, Bocornya PDN Dinilai Gerus Kepercayaan Masyarakat, DPR: Masyarakat Belum Lupa Skandal Kemarin

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, menyatakan keprihatinannya atas terganggunya layanan administrasi kependudukan akibat masalah pada Pusat Data Nasional (PDN).

Ia menyayangkan bahwa masyarakat menjadi korban akibat kurang seriusnya pemerintah dalam memperkuat pertahanan siber.

"Jalannya pemerintahan terhambat dan rakyat tidak dapat terlayani keperluannya dengan baik," ungkap Aus di Jakarta, dikutip Jumat(28/6/2024).

Menurut Aus, serangan siber yang terjadi sejak Kamis 20 Juni 2024 dan belum tuntas ini dapat menimbulkan kebocoran data penting seperti KTP atau data Dukcapil.

Hal ini bahkan dikhawatirkan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu/pilkada.

"Perhelatan pesta demokrasi akan dipandang sinis penuh curiga akan dipenuhi kecurangan. Saat ini saja masyarakat belum bisa melupakan skandal perhitungan di web KPU pada pemilu kemarin," jelas Aus.

Baca Juga

Prabowo Tidak Shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Tahun Ini Presiden Lebaran di Aceh Tamiang

Lebih lanjut, Aus mengkritik lemahnya pertahanan siber Indonesia yang menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan dan Presiden RI.

Ia menyinggung nilai 11 dari 100 yang diberikan salah satu Capres pada debat Pilpres 2024 terhadap pertahanan Indonesia, salah satu alasannya adalah karena web Kemenhan yang pernah diretas.

"Banyak tidak terima dengan penilaian itu. Tapi kenyataannya kini terulang lagi,” papar Aus.

Lebih lanjut, Aus juga mengingatkan kembali ucapan Jokowi di debat Pilpres 2014 yang terkesan meremehkan dunia teknologi informasi.

Ia menyayangkan bahwa 10 tahun berlalu, kemajuan dunia IT Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain.
Oleh karena itu, Ia berharap agar di masa Pemerintahan Prabowo nanti hal-hal seperti ini tidak terulang lagi.

“Akan menjadi sinyal lemahnya kepemimpinan bangsa di masa depan apabila Prabowo tidak melakukan perubahan signifikan dan tetap mengikuti kelemahan Jokowi yang membahayakan bangsa,” tegasnya. (rpi)