Ramai Dikritik Warganet, Ternyata DKI Tetap Berikan Insentif PBB Untuk Rumah di Bawah Rp2 Miliar, Ini Syaratnya...

Jakarta, tvOnenews.com - Perubahan aturan tentang insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat membuat heboh warganet. Penjabat Gubernur DKI bahkan dituding sewenang - wenang dengan mencabut insentif pajak yang sudah diberikan sejak era pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Anies Baswedan ini. 

Kepala  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati akhirnya bersuara menanggapi keluhan warganet. Dia menyebutkan bahwa insentif pajak berupa pembebasan pembayaran PPB masih tetap diberikan khususnya untuk rumah atau hunian dengan harga di bawah Rp2 miliar (NJOP). 

Namun, dengan pertimbangan prinsip keadilan, Pemprov DKI Jakarta mulai tahun 2024, hanya memberikan insentif pembebasan PBB untuk warga yang hanya memiliki satu rumah di wilayah DKI Jakarta. 

"Pada tahun sebelumnya, hunian dengan nilai di bawah Rp2 miliar dibebaskan pajaknya. Namun, untuk tahun 2024, hanya diberikan untuk satu objek PBB-P2 yang dimiliki wajib pajak," kata Lusiana Herawati di Jakarta, Selasa (18/6/2024).

Kebijakan insentif pajak ini tertuang pada Peraturan Gubernur nomor 16 tahun 2024 diterbitkan sebagai implementasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan ini berisi sedikit perubahan demi prinsip keadilan dan agar insentif lebih tepat sasaran.

Dengan aturan baru ini, maka warga DKI Jakarta yang memiliki lebih dari satu rumah tidak lagi mendapatkan insentif PBB untuk seluruh rumah yang dimilikinya. 

Bagi warga yang memiliki dua rumah atau hunian, menurut Lusiana Herawati, hanya bisa mendapatkan insentif PBB untuk satu objek pajak atau rumah miliknya. "Pembebasan akan diterapkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terbesar," katanya. 

Terlebih lagi, menurut Lusiana Herawati, pemberian insentif PBB ini sebenarnya dipretahankan pada tahun - tahun sebelumnya juga dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19.

Insentif Tambahan

Selain mempertahankan insentif PBB, Lusiana Herawati juga menyebut, bahwa Pemprov DKI Jakarta pada tahun justru memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan atau sanksi pajak, serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang.