Izin Kelola Tambang bagi Ormas Keagamaan, Ketum PBNU: Sudah Ditawarkan Masa Ga Mau, Ini Sudah Melarat Berapa Lama?

Sambil menunjuk para hadirin dan jamaah, Gus Yahya berkelakar bahwa masyarakat NU telah lama melarat dan tertatih-tatih untuk menjalankan organisasi.

"Ini sudah melarat berapa lama, sampai imajinasi kaya saja tidak punya," ujarnya berkelakar.

"Masa imajinasi untuk mengembangkan sumber daya NU saja harus iuran warga, ini gara-gara kelamaan melarat," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pada pasal 83A, tertuang jelas bahwa pemerintah memberikan kesempatan organisasi keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

PP tersebut sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang di dalamnya mengatur tentang pemberian izin usaha tambang, di mana badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan harus mendapatkan izin dengan cara lelang.

Sementara, PBNU saat ini dipastikan akan mendapatkan IUPK bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC).