Marah-Marah di DPR, Bahlil Protes Anggaran Kementerian Investasi Disunat Tapi Targetnya Dinaikkan: Panggil Menkeu Sri Mulyani

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia marah-marah di DPR karena anggaran Kementerian Investasi tahun 2025 dipangkas.

Tak hanya anggarannya disunat lebih kecil, Kementerian Investasi juga dipatok target realisasi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (11/6), Bahlil mengeluhkan bahwa basis anggaran tahun 2025 tak sejalan dengan target yang dipatok tinggi. 

"Tahun 2025, saya baru menemukan teori ekonomi kayak gini. Ini kita belajar semua ini karena itu saya tidak akan banyak bicara dalam rapat hari ini, karena saya belum menemukan teorinya. Kalau memang pimpinan dan seluruh bapak ibu anggota DPR punya teori baru tolong ajari saya,” kata Bahlil, dikutip Rabu (12/6/2024).

Bahlil mengungkapkan, realisasi investasi tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1.850 triliun atau naik dari tahun ini yang hanya Rp1.650 triliun.

Namun, anggaran yang didapat Kementerian Investasi/BKPM malah diturunkan nyaris setengahnya menjadi Rp681 miliar pada tahun depan dari yang sebelumnya Rp1,22 triliun di tahun 2025.

Baca Juga

Pertamina Paparkan Strategi Swasembada Energi dan Penguatan Ekonomi Rakyat, Begini Respons DPR

"Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp 1.850 triliun anggarannya turun. Dari target Rp 1.400 triliun dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih sekarang dinaikkan, tapi anggaran turun jadi Rp690 miliar lebih ini saya bingung," protesnya.

Bahlil pun meminta DPR untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk menjelaskan hal tersebut.

Sebab menurutnya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibuat oleh Kemenkeu dan Bappenas tersebut tidak masuk akal.

"Dan saya minta kepada pimpinan untuk panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas jelaskan ini. Dalam teori saya dalam basis anggaran yang ada, saya turunkan RKP (target) koreksi jadi Rp800 miliar (red: triliun)," keluhnya.

"Jadi saya katakan dalam forum ini RKP yang dibuat Bappenas dan Menkeu Rp1.850 triliun itu tidak koheren dengan anggaran yang diberikan, biar media tau."

Oleh karena itu, Bahlil bersikeras agar RKP investasinya direvisi menjadi Rp800 triliun.

"Jadi saya sarankan kepada pimpinan, kepada rapat yang terhormat kita revisi aja RKP-nya dari Rp1.850 triliun jadi Rp800 triliun itu rasionalisasi yang saya buat," keluh Bahlil.