Jihad NU saat Kemerdekaan Jadi Alasan untuk Layak Dapat Jatah Tambang, Menteri Bahlil: Bukan Politik Balas Budi

Dirinya pun mempertanyakan sikap masyarakat lantaran merasa bahwa keputusan memberikan IUP kepada ormas itu justru lebih baik ketimbang dikelola oleh pihak asing.

"Namun, dalam proses pemberian IUP ini, kami mengetahui memang tidak luput dari kritik. Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ketika izin diberikan kepada konglomerat dan asing, muncul protes keras. Kini, saat izin dibuka untuk ormas keagamaan, kritik yang sama kembali muncul," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa yang dilakukan pemerintah bukanlah politik balas budi, baik secara sejarah maupun sikap politik dewasa ini.

"Pemberian IUP ini bukanlah politik balas budi, melainkan pengakuan atas jasa besar mereka dan upaya untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam bagi seluruh masyarakat," tegasnya.

Sejauh ini, baru NU yang diketahui menerima jatah tambang dan akan segera mendapatkan izin konsesi dari bekas tambang yang sebelumnya dikelola PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur.

Sedangkan, Muhammadiyah diketahui masih belum menyatakan ketegasannya, entah akan menerima atau menolak.

Di sisi lain, beberapa organisasi gereja menyatakan menolak pemberian izin tambang tersebut.