Menteri AHY Ambisi Selesaikan 6 Target Ini dalam 2024, PTSL Selesai 100 Hari sampai Operasi Gebuk Mafia Tanah: Ada Anggarannya?

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasiona bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berambisi akan mempercepat penuntasan sejumlah program.

Sedikitnya, ada enam target besar yang akan diselesaikan Menteri AHY pada tahun ini.

Salah satunya adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target Kota/Kabupaten Lengkap dalam 100 hari ke depan.

"Seratus hari ke depan tentu kita akan melanjutkan dan menuntaskan sejumlah target yang tadi telah kita ketahui," kata AHY dikutip dari Antara, Sabtu (8/6/2024).

"Pertama, mempercepat dan menuntaskan pendaftaran atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 118 juta hingga 120 juta bidang tanah tentunya dengan dukungan anggaran yang cukup," kata AHY melanjutkan.

Kedua, menyelesaikan melampaui target 104 Kota/Kabupaten Lengkap di akhir tahun ini.

Sebab selain target 104 Kota/Kabupaten Lengkap, ternyata juga ada kabupaten/kota yang berinisiatif sendiri untuk menjadikan status Kota/Kabupaten Lengkap.

Kemudian yang ketiga adalah mempercepat proses penerbitan sertifikat elektronik, dengan target lebih dari 100 ribu sertifikat elektronik pada akhir tahun ini.

Keempat, AHY ingin memastikan revisi PP No.18 Tahun 2021 terkait dengan carbon trading segera terselesaikan dan segera diundangkan.

Target yang kelima, mengefektifkan koordinasi antara lembaga lintas sektoral, termasuk dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), termasuk mempercepat proses redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.

Sedangkan yang keenam, AHY ingin terus mempercepat proses transformasi digital untuk meningkatkan layanan administrasi pertanahan secara efektif, akuntabel, dan berintegritas. Dan terakhir, melanjutkan dan menuntaskan Operasi Gebuk Mafia Tanah.

Sebagai informasi, AHY mengungkapkan bahwa sedikitnya ada tiga arahan Presiden Joko Widodo yang menjadi prioritas kerjanya.

Ketiga arahan itu antara lain penerapan sertifikasi tanah elektronik untuk lebih masif lagi, melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading, dan pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

"Mudah-mudahan jangan sampai ada downtime, terus kencang, semangat, dan peran dari teman media sebagai pilar akuntabilitas dan transparansi publik, mudah-mudahan terus memberikan masukan termasuk dukungan agar program kami bisa semakin diterima dengan baik oleh masyarakat," kata AHY. (rpi)