Jakarta, tvOnenews.com - Tingginya cukai hasil tembakau (CHT) yang terus naik setiap tahunnya dikeluhkan oleh para pekerja dan pelaku industri rokok.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka memaparkan, sekitar 90 persen pekerja di sektor sigaret kretek tangan (SKT) atau rokok merupakan perempuan.

Namun, menurutnya peran  pemerintah selama ini belum maksimal dalam memperhatikan serta melindungi hak-hak pekerja perempuan di sektor SKT.

Kekhawatiran itu didasari oleh besarnya ketergantungan kinerja SKT pada kebijakan pemerintah.

Kenaikan cukai rokok yang tinggi setiap tahun dapat berdampak langsung bagi industri hasil tembakau (IHT) dan mengancam keberlangsungan pekerjanya.

Untuk itu, kenaikan cukai rokok diharapkan tidak hanya dilihat dari segi finansial dan inflasi, tetapi juga dari dampak pada aspek pekerja.

"Apakah kenaikan cukai rokok nanti akan memicu PHK (pemutusan hubungan kerja)? karena kemampuan perusahaan untuk bertahan jika terjadi kenaikan cukai rokok akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan atau modal perusahaan untuk mampu bertahan di tengah kebijakan cukai yang naik tersebut.

"Biasanya kan jalan keluarnya adalah perusahaan melakukan efisiensi dengan melakukan PHK massal," tuturnya.

Mike juga mengharapkan pemerintah lebih mempertimbangkan aspek pekerja serta ruang lingkup lainnya yang akan berdampak pada kesejahteraan pekerja dalam menerapkan kebijakan cukai rokok ke depannya.

"Misalnya, bagaimana (kebijakan) ini juga akan berdampak ke petani tembakau? Mungkin, di antaranya kalau dilihat lagi, mereka juga punya pekerja atau buruh petani tembakau yang perempuan," ujar Mike.

Selain itu, ia menilai kenaikan cukai rokok juga dapat memberikan dampak negatif yang lebih luas pada lingkungan sekitar IHT, seperti PHK massal.

"Jadi, ketika cukai rokok itu dinaikkan, seharusnya juga melihat dampaknya terhadap kesejahteraan pekerjanya."

"(Kebijakan) ini kan juga akan mempengaruhi bagaimana kondisi kesejahteraan atau kestabilan pekerja dan juga (bisa) meluas ke keluarga dan masyarakat sekitarnya," ucap Mike.

Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah agar berorientasi kepada nasib pekerja dalam membuat kebijakan, dan tidak hanya bertumpu kepada kepentingan makro atau kepentingan pertumbuhan ekonomi semata.