Percepat Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Anggarkan Dana Perlindungan Sosial Hingga Rp513 Triliun di 2025

Jakarta, tvOnenews.com - Upaya memerangi kemiskinan dan ketimpangan antar daerah akan terus berlanjut di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah telah mengusulkan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). 

Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Senin (20/5/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pagu anggaran untuk Perlinsos di RAPBN tahun 2025. 

"Anggaran Perlinsos sebesar Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Paparan Pemerintah Terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Untuk tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program ungglulan di bidang perlindungan sosial. "Dalam rangka memerangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar daerah dilakukan melalui berbagai program unggulan," kata Sri Mulyani. 

Dia menyebut berbagai program unggulan tersebut antara lain adalah melalui penguatan perlinsos dan penguatan perlinsos sepanjang hayat dan mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, program rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur dan nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Selain porsi untuk anggaran perlindungan sosial, pemerintah juga fokus mendorong anggaran pendidikan di RAPBN 2025. Anggaran pendidikan terutama dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan yang bermuti dan berdaya saing. 

"Anggaran pendidikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun di tahun 2025," kata Sri Mulyani. 

Sementara di sektor kesehatan, menurut Sri Mulyani, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp191,5 hingga Rp217,8 triliun di dalam RAPBN tahun 2025. 

Anggaran kesehatan ini, menurut Sri Mulyani, akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk akselerasi penurunan stunting, dan penambahan bantuan gizi bagi anak - anak dan ibu hamil. (hsb)