News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Perlindungan Sosial

BPJS Ketenagakerjaan Dorong Industri Sawit Perkuat K3 dan Perlindungan Pekerja

BPJS Ketenagakerjaan Dorong Industri Sawit Perkuat K3 dan Perlindungan Pekerja

BPJS Ketenagakerjaan dorong industri kelapa sawit menjadi pelopor dalam perlindungan pekerja melalui penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta perluasan jaminan sosial
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng RT dan RW hingga Masjid untuk Perluas Perlindungan Pekerja Informal

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng RT dan RW hingga Masjid untuk Perluas Perlindungan Pekerja Informal

BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat pendekatan berbasis komunitas dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal.....
Pasal-pasal Kontroversial di KUHP Baru yang Mulai Berlaku, Hukuman Koruptor Dikurangi hingga Penghinaan Presiden dan Wapres

Pasal-pasal Kontroversial di KUHP Baru yang Mulai Berlaku, Hukuman Koruptor Dikurangi hingga Penghinaan Presiden dan Wapres

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan KUHAP baru yang telah disahkan akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang
BPJS Ketenagakerjaan Umumkan Pramudya Iriawan Buntoro Sebagai Direktur Utama Baru

BPJS Ketenagakerjaan Umumkan Pramudya Iriawan Buntoro Sebagai Direktur Utama Baru

Presiden Prabowo tunjuk Pramudya Iriawan sebagai pimpinan baru lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan, lanjutkan percepatan perlindungan pekerja.
Pemerintah Revisi PP Nomor 7 Tahun 2025, Perpanjang Dukungan untuk Industri Padat Karya

Pemerintah Revisi PP Nomor 7 Tahun 2025, Perpanjang Dukungan untuk Industri Padat Karya

Pemerintah revisi PP 7/2025, perpanjang keringanan iuran JKK bagi industri padat karya hingga Januari 2026.
BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM Hadirkan Bantalan Sosial Digital melalui Program Rekrutmen Mitra Digital

BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM Hadirkan Bantalan Sosial Digital melalui Program Rekrutmen Mitra Digital

BPJS Ketenagakerjaan dan Grab dukung ribuan mitra UMKM lewat rekrutmen digital dan perlindungan sosial kerja.
Pemerintah Gelar Diskusi Publik, Serap Aspirasi Ojol

Pemerintah Gelar Diskusi Publik, Serap Aspirasi Ojol

Pemerintah menggelar diskusi publik untuk menyerap aspirasi pengemudi ojek online (ojol), aplikator, dan akademisi, membahas status kemitraan dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online.
Hashtag Kabur Aja Dulu Marak di Media Sosial, Menteri P2MI: Di Luar Negeri Hidup Juga Tidak Gampang

Hashtag Kabur Aja Dulu Marak di Media Sosial, Menteri P2MI: Di Luar Negeri Hidup Juga Tidak Gampang

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) merespon soal ramainya hashtag Kabur Aja Dulu di media sosial terutama X (Twitter). Adanya tagar itu...
Nasib Miris Awak Kapal Perikanan Indonesia yang Hidup Tanpa Perlindungan Sosial, KKP Ungkap Fakta Pilu dari 2,2 Juta yang Terdata

Nasib Miris Awak Kapal Perikanan Indonesia yang Hidup Tanpa Perlindungan Sosial, KKP Ungkap Fakta Pilu dari 2,2 Juta yang Terdata

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap fakta bahwa banyak perusahaan kapal ikan belum mendaftarkan para awak kapal sebagai peserta jaminan sosial.
Setuju Pandangan Demokrat dan PKS, Sri Mulyani Ungkap Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Tak Cuma Menyasar Anak Sekolah

Setuju Pandangan Demokrat dan PKS, Sri Mulyani Ungkap Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Tak Cuma Menyasar Anak Sekolah

Pemerintah sepakat agar program Makan Bergizi Gratis yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak hanya menyasar anak sekolah.
Jokowi Sebut Anggaran untuk Masyarakat Miskin di Pemerintahan Prabowo-Gibran Capai Rp504,7 Triliun: Agar Lebih Cepat dan Efisien

Jokowi Sebut Anggaran untuk Masyarakat Miskin di Pemerintahan Prabowo-Gibran Capai Rp504,7 Triliun: Agar Lebih Cepat dan Efisien

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan
Percepat Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Anggarkan Dana Perlindungan Sosial Hingga Rp513 Triliun di 2025

Percepat Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Anggarkan Dana Perlindungan Sosial Hingga Rp513 Triliun di 2025

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun di RAPBN tahun 2025 mendatang.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

IAW soroti penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi, desak audit forensik dan reformasi sistemik untuk cegah kebocoran puluhan triliun.
Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT